Rabu 24 Februari 2021, 08:12 WIB

Azis Syamsuddin Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Azis Syamsuddin Sebut Revisi UU ITE Layak Masuk Prolegnas 2021

Ist/DPR
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

 

WAKIL Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi.

Sebab, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, dalam penerapannya UU ITE kerap menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya, sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," kata Azis dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2).

Ia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Selain itu, menurut politikus Partai Golkar tersebut, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

“Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," ujar legislator dapil Lampung II itu.

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Azis menambahkan, perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial. (RO/OL09)

Baca Juga

Antara/Abriawan Abhe.

KPK Sita Uang dan Dokumen dari Penggeledahan Kasus Nurdin Abdullah

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 02 Maret 2021, 17:31 WIB
KPK belum mengungkap jumlah uang yang disita. Penyidik masih akan menghitung sitaan uang...
DOK MI

KPK Sita Dokumen dan Uang Tunai Dari Rumah Nurdin Abdullah

👤Lina Herlina 🕔Selasa 02 Maret 2021, 17:09 WIB
KPK terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi yuang melibatkan Nurdin...
Dok MI

DPR RI Apresiasi Keputusan Presiden Batalkan Izin Investasi Miras

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Maret 2021, 16:57 WIB
Disarankan ke depan pemerintah harus lebih mengutamakan masukan para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya