Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Tujuannya, agar tidak ada lagi kasus penyalahgunaan produk ini.
Harus ada aturan khusus yang menjadi pegagangan seluruh daerah. Sehingga, tidak memicu kebingungan di tengah masyarakat pascapandemi covid-19.
Sebelumnya, otoritas moneter dan fiskal melakukan pembicaraan yang cukup alot. Skema pembagian beban juga telah disampaikan kepada DPR RI.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai implementasi pendidikan inklusif tidak mencakup pengaturan sanksi, sehingga menjadi tidak efektif dan sulit diaplikasikan.
Mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR, kita berpendapat bahwa spirit kemudahan perizinan dan memangkas berbelit-belitnya prosedur perizinan usaha patut diapresiasi.
Anis Byarwati berharap, pers dapat memerankan fungsinya sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ikut memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran.
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar-bank di Jakarta pada awal pekan kembali tertekan menembus level Rp16.500 per dolar AS.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan keprihatinan terhadap bentrokan di India. Dirinya berharap konflik yang dipicu Undang-Undang Kewarganegaraan itu segera diatasi.
Mengantisipasi wabah virus korona, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16 Tahun 2020.
Menkominfo, Johnny G Plate, menyanggupi permintaan Presiden Jokowi ntuk segera menyiapkan aturan terkait pusat data. Tujuannya mempermudah investasi dari raksasa teknologi.
Revisi terhadap berbagai regulasi sektor kelautan dan perikanan pada saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi dan akan diserahkan kepada Kepala Negara
Wihana menegaskan, nantinya RUU dengan skema omnibus law itu akan mengikis tumpang tindih regulasi.
Masalah perokok usia anak tidak kunjung usai, malam semakin meningkat. Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, meminta pemerintah mengoptimalkan implementasi PP Nomor 109 Tahun 2012.
Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah.
Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri tidak menutup kemungkinan menggugat peraturan daerah yang menghambat investasi. Pemetaan perda bermasalah akan dilakukan terlebih dahulu.
Peraturan soal skuter listrik nantinya akan mengulas soal batas kecepatan hingga kawasan yang boleh dilintasi
Presiden Joko Widodo pun meminta para menteri mengkaji jika ingin menerbitkan permen maka harus berapa permen yang dicabut, agar tidak terlalu banyak
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved