Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MANTAN Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID), John Gardner, menilai regulasi di Indonesia tergolong kompleks. Sehingga, menghambat arus investasi di Tanah Air.
Berdasarkan studi USAID, setidaknya ada 15.000 aturan di tingkat kementerian atau lembaga (K/L) yang menghambat investasi.
"Sekitar 95% memiliki masalah sejak 2010. Belum lagi, ada peraturan di daerah yang sangat sulit untuk mendatangkan Foreign Direct Invesment (FDI). Ini menyebabkan Indonesia tidak menarik. Karena negara pesaing tidak memiliki struktur seperti Indonesia," ujar Gardner dalam seminar virtual, Selasa (4/8).
Baca juga: Indeks Manufaktur Juli 2020 Naik, Menperin: Ekonomi Mulai Bangkit
Dia mengapresiasi upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi kondusif melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Setidaknya, 12.000 regulasi yang menghambat bisa dipangkas.
Saat pandemi covid-19, lanjut dia, investor cenderung membutuhkan bantuan modal. Pemerintah dikatakannya perlu mempertimbangkan persoalan tersebut. Di samping itu, reformasi ekonomi yang digagas pemerintah juga harus berjalan.
Baca juga: Kepala BKPM Sebut Ada Hantu dalam Perizinan Amdal
Reformasi dapat dilakukan dengan menarik banyak investor asing ke Indonesia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi domestik dapat kembali terdongkrak di tengah pandemi. Dia menilai RUU Cipta Kerja sebagai instrumen reformasi ekonomi. Aturan itu harus segera diterapkan untuk menarik arus FDI.
Aspek yang tidak kalah penting ialah menaikkan posisi Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. "Peringkat Indonesia dalam EoDB akan menjadi sinyal kuat bagi investor. Sekarang, Indonesia berada di belakang negara pesaing, seperti Malaysia dan Vietnam," pungkas Gardner.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Setelah 15 tahun menggunakan mesin 1000cc, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc.
Identitas mesin kini menjadi bagian integral dalam ekosistem digital Indonesia—dari aplikasi perbankan, sistem pemerintahan, hingga layanan e-commerce.
Potensi penyerapan karbon nasional mencapai 170,18 Mt CO2/tahun.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved