Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MANTAN Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID), John Gardner, menilai regulasi di Indonesia tergolong kompleks. Sehingga, menghambat arus investasi di Tanah Air.
Berdasarkan studi USAID, setidaknya ada 15.000 aturan di tingkat kementerian atau lembaga (K/L) yang menghambat investasi.
"Sekitar 95% memiliki masalah sejak 2010. Belum lagi, ada peraturan di daerah yang sangat sulit untuk mendatangkan Foreign Direct Invesment (FDI). Ini menyebabkan Indonesia tidak menarik. Karena negara pesaing tidak memiliki struktur seperti Indonesia," ujar Gardner dalam seminar virtual, Selasa (4/8).
Baca juga: Indeks Manufaktur Juli 2020 Naik, Menperin: Ekonomi Mulai Bangkit
Dia mengapresiasi upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi kondusif melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Setidaknya, 12.000 regulasi yang menghambat bisa dipangkas.
Saat pandemi covid-19, lanjut dia, investor cenderung membutuhkan bantuan modal. Pemerintah dikatakannya perlu mempertimbangkan persoalan tersebut. Di samping itu, reformasi ekonomi yang digagas pemerintah juga harus berjalan.
Baca juga: Kepala BKPM Sebut Ada Hantu dalam Perizinan Amdal
Reformasi dapat dilakukan dengan menarik banyak investor asing ke Indonesia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi domestik dapat kembali terdongkrak di tengah pandemi. Dia menilai RUU Cipta Kerja sebagai instrumen reformasi ekonomi. Aturan itu harus segera diterapkan untuk menarik arus FDI.
Aspek yang tidak kalah penting ialah menaikkan posisi Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. "Peringkat Indonesia dalam EoDB akan menjadi sinyal kuat bagi investor. Sekarang, Indonesia berada di belakang negara pesaing, seperti Malaysia dan Vietnam," pungkas Gardner.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Pengadaan pupuk yang tidak lagi memerlukan banyak persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penyederhanaan regulasi, diharapkan produksi pertanian akan meningkat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved