Berita Terbaru Regulasi Hari Ini

Kepala Desa Harus Hati-Hati Usulkan Perubahan Masa Jabatan

Menurut Kemendagri, jika latar belakang atau urgensinya tidak kuat, revisi UU 6/2014 tentang Desa justru akan menjadi kerugian bagi kepala desa.

Catat, Ini Bocoran Kriteria Sektor Pengguna Pertalite

Hingga saat ini, pemerintah masih menggodok revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang mencakup kriteria sektor pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite.

OJK Kaji Aturan untuk Perusahaan Asing IPO di Indonesia

Dalam melakukan kajian bersama BEI, OJK turut menyoroti aturan terkait penawaran perdana saham dari Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Hingga Akhir 2022, OJK Sudah Terima 315 Ribu Pengaduan

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 7.252 atau 49% merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). OJK juga telah memantau 21.373 iklan sektor jasa keuangan.

Tren Bisnis Crypto Exchange, Regulasi Versus Transparansi

Regulator melihat bahwa pasar kripto harus sesuai dengan aturan yang sama seperti industri keuangan tradisional untuk mengurangi risiko, terutama bagi investor.

Komnas Perlindungan Anak: Labelisasi Galon BPA Tak Bisa Ditunda

Sikap Indonesia justru sangat lunak, tapi market leader industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang dikuasai investasi asing terus menolak pelabelan.

Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP di Semarang

Prof Harkristuti Harkrisnowo memaparkan beberapa pasal yang menjadi perhatian publik dalam KUHP baru. Di antaranya berkaitan dengan living law (hukum adat),

Nasib Pekerja Rumah Tangga Memburuk, RUU PPRT Harus Segera Disahkan

Kebanyakan PRT berasal dari keluarga miskin. Sudah sepantasnya negara secara tegas hadir untuk melindungi warganya yang lemah.

Masuk Daftar Hitam, Ini Nama 108 Lembaga Zakat yang Tidak Berizin

SEBANYAK 108 lembaga zakat tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama. Mereka diberi waktu untuk segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur

Menaker: RUU PPRT tidak Hanya Mengatur Perlindungan Pekerja

Rancangan regulasi yang masih disusun tersebut juga akan mengatur upaya perlindungan terhadap pemberi kerja dan penyalur kerja.

RUU POM Diharapkan Bisa Perkuat Pengawasan Obat Makanan di Daerah

Obat herbal ini juga menjadi persaingan dari produk luar negeri seperti dari Tiongkok, pengawasan Badan POM juga masih terbatas. Sehingga perlu payung hukum yang kuat dalam pengawasannya.

DPR Minta Pengendalian Vape Bisa Diatur dalam RUU POM

Di negara-negara lain sudah ada larangan yang sangat keras terhadap vape hanya produk tertentu yang diizinkan. Oleh karena itu, posisi vape dalam masalah pengendaliannya.

Perkuat Kepatuhan Regulasi Terkait Blockchain dan Kripto, Binance Gabung ACSS 

Binance akan memanfaatkan materi pelatihan, basis data komprehensif, dan jaringan mendalam di ACSS untuk makin meningkatkan keterampilan dan keahlian timnya. 

Dorong Konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, OJK Terbitkan Aturan

Implementasi Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2022 diharapkan mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian daerah dan industri perbankan nasional.

Menaker Klaim Perppu Ciptaker Bentuk Perlindungan Pemerintah

Terutama dalam melindungi tenaga kerja dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah berbagai tantangan dinamika sektor ketenagakerjaan.

RUU Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa Cegah Pelanggaran HAM

Menurut KSP, RUU tersebut perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim PPHAM, yang menghasilkan rekomendasi.

Kini Mata Utang Kripto Diatur OJK, Bagaimana Nasib Kripto ?   

Kripto yang selama ini dianggap sebagai aset komoditas dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kini dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dukung Ekosistem Kripto yang Kondusif, Binance Bergabung ke Chamber of Digital Commerce

“Binance telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam ekosistem yang sedang berkembang ini dan kami sangat senang menyambut Binance dan kontribusinya terhadap Komite Eksekutif kami,”

Jaksa Agung Instruksikan Anak Buah untuk Pelajari KUHP Baru

Dalam masa peralihan KUHP yang akan berlaku tiga tahun setelah disahkan, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk memahami dan menguasai semua materi yang diatur.

Kemenkumham: Revisi KUHAP Fokus pada Tiga Poin Krusial

Kalangan akademisi dan publik juga bisa mengkritisi dan melakukan penelitian yang objektif terhadap peran polisi dan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

Buku dan Peradaban Bangsa

Tantangan Hilirisasi Pertanian

Bahaya Cengkeraman Framing di Zaman Artificial Intelligence

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia