Pejabat Tertinggi Tiongkok Menginformasikan Rencana Regulasi Kecerdasan Buatan kepada Elon Musk

ELON Musk mengungkapkan para pejabat tinggi Tiongkok telah menginformasikannya mengenai rencana peluncuran regulasi baru terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence) selama kunjungannya ke negara tersebut. Hal ini diungkapkannya pada Senin (5/6) dalam komentar pertamanya mengenai kunjungan selama dua hari tersebut.

Selama kunjungan tersebut, Musk mengadakan pertemuan dengan pejabat senior di Beijing dan bertemu dengan karyawan di Shanghai.

"Dalam kunjungan terakhir saya ke Tiongkok, saya melakukan diskusi yang sangat produktif mengenai risiko kecerdasan buatan dan perlunya pengawasan atau regulasi," ungkap Musk. 

Baca juga: Artificial Intelligence Dorong Lompatan Besar Ekonomi Dunia Modern

"Berdasarkan percakapan tersebut, pemahaman saya adalah Tiongkok akan menginisiasi regulasi kecerdasan buatan di negaranya."

Musk membagikan informasi ini dalam diskusi langsung di Twitter dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Robert Kennedy Jr, yang juga dikenal karena teori konspirasi vaksin dan merupakan keponakan dari John F Kennedy.

Baca juga: 7 Aplikasi AI untuk Bantu Pencari Kerja Dapatkan Pekerjaan Impian

Selama kunjungannya di Tiongkok, Musk tidak melakukan unggahan di Twitter. Selain itu Tesla juga tidak merilis rincian pertemuan Musk dengan pejabat-pejabat Tiongkok.

Namun, saluran resmi Tiongkok melaporkan Musk memberikan pujian kepada negara tersebut, termasuk pujian atas "vitalitas dan potensi" Tiongkok, serta menunjukkan "keyakinan penuh pada pasar Tiongkok."

Sejumlah perusahaan Tiongkok telah giat mengembangkan layanan kecerdasan buatan yang dapat meniru suara manusia sejak diluncurkannya ChatGPT oleh OpenAI yang berbasis di San Francisco pada bulan November.

Namun, kemajuan pesat ini juga telah menimbulkan kekhawatiran global terhadap potensi kecerdasan buatan dalam penyebaran disinformasi dan penyalahgunaan.

Musk tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai diskusi-diskusinya di Tiongkok. Namun kemungkinan ia merujuk pada draf undang-undang yang mengharuskan produk kecerdasan buatan baru menjalani evaluasi keamanan, sebelum diluncurkan dan proses yang memastikan produk tersebut mencerminkan "nilai-nilai sosialis inti."

Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai "Administrative Measures for Generative Artificial Intelligence Services," melarang konten yang mempromosikan "propaganda teroris atau ekstremis," "kebencian antar-etnis," atau "konten lain yang dapat mengganggu ketertiban ekonomi dan sosial."

Dalam sistem politik yang sangat terpusat di Beijing, kemungkinan besar langkah-langkah tersebut akan menjadi undang-undang.

Musk telah menciptakan kontroversi dengan menyatakan bahwa Taiwan, yang merupakan pulau yang berdaulat, seharusnya menjadi bagian dari Tiongkok. Pernyataan tersebut mendapat sambutan dari pejabat-pejabat Tiongkok, tetapi menuai kemarahan dari Taipei.

Pria berusia 51 tahun yang lahir di Afrika Selatan tersebut menggambarkan pertemuannya di Tiongkok sebagai "sangat menjanjikan."

"Saya menekankan bahwa jika ada kecerdasan super digital yang sangat kuat yang dikembangkan di Tiongkok, itu sebenarnya merupakan risiko bagi kedaulatan pemerintah Tiongkok," katanya. "Dan saya merasa bahwa mereka serius memperhatikan kekhawatiran tersebut." (AFP/Z-3)