Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTUR Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan bisa mengatasi obesitas regulasi di sektor kesehatan.
"Obesitas regulasinya paling banyak Indonesia ada 15 undang-undang di sektor kesehatan. Dari 15 UU tersebut ada konflik norma, distorsi norma, dan malfungsi," kata Redi dalam dialog Transformasi Layanan Kesehatan Indonesia, Senin (3/4).
Ia mencontohkan ketika pandemi covid-19 terjadi untuk menetapkan status pandemi saja ada 4 undang-undang yang mengatur berbeda yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Baca juga : IDI Minta Menkes Beberkan Data Valid 77 Ribu Dokter Pelamar STR
"Kemudian PSBB, kedaruratan sipil dan sebagainya ada 4 UU yang mengatur," ucapnya.
Sehingga ada permasalahan di UU sebelumnya seharusnya bisa diatur dan didiskusikan di dalam RUU tersebut.
Baca juga : STR Dokter Berlaku Seumur Hidup, YLKI: Bakal Bermunculan Dokter Abal-Abal
Kemudian regulasi terkait produksi dokter yang dinilai cukup berbelit. Seperti dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa untuk menjadi dokter prosesnya sangat panjang mulai dari lulus, program koas, kompetensi, internship, dan sebagainya.
"Sehingga ini harus dipangkas dan harus ada simplifikasi. Sehingga obesitas regulasi memunculkan konflik norma yang banyak ketika konflik muncul maka implementasinya bermasalah, malimplementasi, capacity problem, sehingga perlu diomnibuskan," ungkapnya.
"Perkara ada 4 UU yang dicabut dalam konteks materi disatukan dan dibuat materi yang sama untuk mengharmonisasi dan menciptakan pelayanan kesehata yang baik," pungkasnya. (Z-5)
Kelly Clarkson terpaksa menunda pembukaan residensi konsernya di Las Vegas, demi menjaga kesehatan pita suaranya.
Setelah seharian beraktivitas, ada satu langkah penting yang kerap dilupakan: mencuci kaki sebelum tidur.
Sertifikasi AKL merupakan syarat resmi dari Kemenkes untuk menjamin bahwa alat kesehatan yang beredar memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kepraktisan.
Banjir tengah melanda berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Jabodetabek. Hal itu menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya penyebaran penyakit leptospirosis.
Meskipun merupakan sebuah bencana, fenomena banjir tidak jarang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain air.
Kesehatan disebut sebagai salah satu ujung tombak kemajuan dan kesejahteraan yang kualitasnya harus maksimal untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Pengadaan pupuk yang tidak lagi memerlukan banyak persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penyederhanaan regulasi, diharapkan produksi pertanian akan meningkat.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved