Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan betapa membahayakannya poin yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan soal Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang bakal berlaku seumur hidup.
Dia menyebut hal itu akan berpotensi melahirkan banyak tenaga kesehatan yang abal-abal atau tidak kompeten. “Saya merasa ini ada celah munculnya nakes-nakes yang abal-abal. Karena tidak diketahui format kinerjanya selama periode tertentu,” ujar Tulus dalam media briefing tentang RUU Kesehatan di Jakarta Selatan, Jumat (31/3).
Dia juga menilai jika STR berlaku seumur hidup, banyak nakes atau dokter yang sulit diawasi karena setiap periode tertentu semestinya ada pengawasan atau peninjauan ulang soal izin praktiknya. “Ini sebetulnya mengkhawatirkan ya. Dari aturan yang seperti itu juga berpotensi mengancam nyawa pasien, kita semua sebagai pasien. Pasien pasti khawatir,” tambah Tulus.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyebut pihaknya memahami mungkin saja wacana STR seumur hidup itu sebagai bentuk dari penyederhanaan birokrasi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa keputusan untuk memberlakukan STR seumur hidup harus ada pengawasan yang ketat secara berkala agar kualitas pelayanan kesehatan benar-benar sesuai standar.
“Jadi kalau dibilang STR 5 tahun, seperti masih seperti itu. Tetapi kalau memang STR berlaku seumur hidup, izinnya mesti tetap berskala. Jadi istilahnya dia bisa, tetapi harus dipastikan kualitasnya. Kan kualitas penanganan lima tahun lalu dengan 10 tahun lalu, misalnya, kan berbeda,” jelas Timboel.
“Sekali lagi memang harus dipastikan soal kualitas tenaga kesehatan itu. Tidak hanya dokter ya, perawat, bidang, apoteker, sehingga mereka bisa memberikan kualitas terbaik untuk rakyat. Jangan ada salah diagnose dan sebagainya. Sehingga kalau ada penanganan yang tidak maksimal, pasien meninggal, korbannya lagi-lagi rakyat,” tandasnya. (H-1)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved