Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para kepala desa untuk berhati-hati dalam mengupayakan perubahan masa jabatan dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun.
Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Menurutnya, jika latar belakang atau urgensinya tidak kuat, revisi tersebut justru akan menjadi kerugian bagi kepala desa.
"Misalnya usulan itu nanti disahkan, kemudian ada yang tidak suka dan mengujinya ke Mahkamah Konstitusi, bisa-bisa malah dibikin jadi lima tahun. Undang-Undang Dasar kita itu mengaturnya hanya lima tahun," ujar Eko, Minggu (19/2).
Dirinya berpendapat sebaiknya seluruh kepala desa bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang. Termasuk, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan banyak hal positif bagi
Baca juga: Penanganan Laporan Dana Desa Lewat Hukum Jadi Upaya Terakhir
"Kita semestinya bersyukur bahwa dengan adanya Undang-Undang ini kita bersama-sama memiliki kemajuan yang luar biasa. Banyak hal yang kita bisa rasakan," imbuh Eko.
Ketimbang terjebak pada wacana perubahan masa jabatan, lanjut dia, sepatutnya kepala desa terus menjalankan program yang bisa membawa kemajuan bagi daerah. Serta, program yang meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat desa.
"Walaupun sudah ada perbaikan, tapi sekarang belum sepenuhnya. Buktinya banyak lulusan desa yang pergi ke kota, cari kerja di kota," jelasnya.
Baca juga: Pemohon Uji Materi UU Desa Minta MK Ubah Jabatan Kades Jadi 5 Tahun
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Luthfy Latief mengamini kondisi desa yang masih memerlukan banyak perbaikan. Itu terlihat dari angka kemiskinan di desa yang mencapai 12,29%. Jumlah penderita stunting pun sebagian besar tinggal di perdesaan.
Oleh karena itu, jika kepala desa mau merevisi Undang-Undang tentang Desa, tentu semangat yang dikedepankan adalah memperbaiki kondisi. "Poin utama dari Undang-Undang ini mendorong kemandirian desa. Tidak ada desa yang tertinggal. Mereka hanya belum menemukan potensi saja," terang Luthfy.
Ketua Paguyuban Kades Praja Samin Surosentiko Kabupaten Blora Agung Heri Susanto menyebut wacana perubahan masa jabatan dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun, didasarkan pada dampak pandemi covid-19.
Menurutnya, pandemi membuat kepala desa di seluruh Indonesia tidak bisa bekerja secara maksimal. "Kami tidak bisa apa-apa. Semua anggaran digunakan untuk penanganan covid-19. Itu arahan pemerintah dan kami ikuti," pungkasnya.(OL-11)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Perpanjangan masa jabatan kepala desa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3/2024 tentang Desa.
Bey menerima langsung Keputusan tersebut dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.
Kusmana ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Sukabumi pada 20 September 2023
Ariza menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengubah atau merevisi aturan yang ada, sehingga ada kemungkinan jabatan diperpanjang hingga 2024 waktu pemilihan digelar.
“Akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Siapapun yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diproses,” kata Dedi.
Kepolisian akan mendalami siapa yang menggerakkan pelajar tersebut untuk ikut dalam aksi unjuk rasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved