Berita Terbaru Regulasi Hari Ini

KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

Produk hukum tersebut merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik, yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.

Imigrasi Pastikan KUHP Baru tidak Pengaruhi Kedatangan WNA

Pernyataan Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengutip data kedatangan WNA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut, Udara dan Darat periode 6-9 Desember 2022.

Kemendagri Pastikan Perppu Pemilu Segera Terbit

Pernyataan Kemendagri merespons keinginan KPU terkait penerbitan Perppu Pemilu, lantaran tahapan proses Pemilu 2024 tergolong padat.

Industri Aset Virtual Respons Seruan G20 untuk Tawarkan Solusi Isu Regulasi

Sejumlah Penyedia Layanan Aset Virtual atau Virtual Asset Services Providers (VASPs) telah mengumumkan usulan industri khusus yang ditujukan kepada para regulator global

Peraturan terkait Rokok Diminta Berdasarkan Bukti Ilmiah

PERATURAN terkait rokok diminta berdasarkan pada bukti ilmiah. Termasuk, dalam menekan jumlah perokok di Indonesia.

Eks Napi Boleh Nyaleg Setelah 5 Tahun, Perludem: Keputusan Tepat

Diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif, jika belum lima tahun keluar dari penjara.

Pemerintah Pastikan RKUHP tidak Merugikan Masyarakat

Kemenkumham menyatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan DPR RI dan ICJR untuk membahas sejumlah poin kontroversi dalam RKUHP.

Pakar: Atasi Penyakit Jantung dengan Preventif, bukan Kuratif

PENCEGAHAN penyakit jantung harus dilakukan secara preventif, bukan kuratif. Langkah itu bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi kesehatan yang membatasi konsumsi rokok dan GGL.

MK: Pemberhentian Hakim Konstitusi di Luar UU Ganggu Independensi

Polemik mengenai pemberhentian hakim MK mencuat, setelah DPR sebagai lembaga pengusul mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah.

LKPP: KPU Punya Risiko Besar Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Menyoroti putusan MA periode 2014-2020, terdapat 44 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anggota KPU dan KPUD.

Mahfud MD Sebut RUU KUHP akan Disahkan Desember

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan pada RUU KUHP. Namun, pembahasan RUU KUHP sudah berlangsung bertahun-tahun, yang dalam prosesnya tidak mungkin semua pihak sepakat.

Binance Menerima Registrasi Penyedia Layanan Aset Kripto Di Siprus

Registrasi itu mengizinkan Binance untuk menawarkan layanan, termasuk layanan spot, kustodian, staking, dan kartu,

Pj Gubernur DKI Serahkan Dua Rancangan Perda

Kedua raperda yang diserahkan ialah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Daerah Food Station Tjipinang Jaya.

Soal Pencairan PMN Rp7,5 Triliun, Garuda Tunggu Penyelesaian Tiga Aturan

Tiga peraturan pemerintah yang ditunggu ialah penambahan PMN ke dalam modal perusahaan. Lalu, terkait privatisasi Garuda Indonesia dan penerbitan obligasi wajib konversi.

Patuhi Regulasi FIFA, Polri Janji Tak Gunakan Gas Air Mata Lagi di Stadion

POLRI memutuskan untuk tidak menggunakan gas air mata lagi di dalam stadion sebagai upaya pengendalian massa.

Binance Umumkan Dewan Penasihat Global Untuk Perkuat Regulasi Terkait Kripto

Tujuan dewan ini adalah untuk memberi Binance saran terkait beberapa masalah regulasi, politik, dan sosial paling kompleks yang dihadapi industri kripto

RI Bisa Hasilkan US$565 Miliar dari Perdagangan Karbon

Untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia harus menyiapkan regulasi terkait pasar karbon dan perdagangan karbon, baik di dalam negeri maupun internasional.

Perkuat Industri Pasar Modal, OJK Terbitkan 3 Aturan Baru

Tiga peraturan baru yang diterbitkan OJK bertujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

BEM Nusantara Minta Pemerintah Segera Atur BBM Bersubsidi agar Tepat Sasaran

BEM Nusantara mendesak pemerintah untuk segera merampungkan regulasi yang mengatur teknis penjualan BBM bersubsidi agar tidak bisa diakses orang kaya.

Pinjol Ilegal Sulit Ditindak, Satgas Harap Ada Regulasi Khusus

Diketahui, saat ini pinjaman online (pinjol) ilegal tidak dikategorikan dalam ranah tindak pidana. Alhasil, hal ini menyebabkan sulitnya penindakan terhadap pelaku pinjol ilegal.

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia