Selasa 10 Januari 2023, 22:05 WIB

DPR Minta Pengendalian Vape Bisa Diatur dalam RUU POM

 M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
DPR Minta Pengendalian Vape Bisa Diatur dalam RUU POM

ANTARA /Fransisco Carolio
ROKOK ELEKTRIK: Penjual menata produk rokok elektrik. Pengunaan rokok jenis ini terus meningkat di masyarakat.

 

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menilai aturan pengendalian vape atau rokok elektrik bisa dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).

"Vape ini satu produk yang nggak jelas pengendaliannya, padahal vape mengandung risiko tinggi karena dihisap sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan risiko yang tinggi bagi anak," kata Firman dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU POM di Kantor DPR RI Jakarta Pusat, Selasa (10/1).

Bahkan menurutnya di negara-negara lain sudah ada larangan yang sangat keras terhadap vape hanya produk tertentu yang diizinkan. Oleh karena itu, posisi vape dalam masalah pengendaliannya. Dalam RUU POM perlu dibahas termasuk kategori tertentu atau perlu dibuat larangannya.

Potensi penyalahgunaan vape juga sudah dirasakan di beberapa negara sehingga membuat regulasi yang ketat akan bahaya yang ditimbulkannya. ''Saya dengar, Tiongkok sudah mulai dilarang karena sudah mengandung unsur narkotika ini mungkin yang perlu kita diskusikan," ungkapnya.

Meski RUU POM ini membahas pengawasan obat dan makanan, menurutnya vape ini juga bisa masuk kosmetika sebagai terobosan dan di sisi lain kondisi akhir ini vape berkembang sedemikian rupa dan risikonya lebih tinggi dibandingkan kosmetika.

"Kenapa kita tidak coba untuk memasukkan norma itu atau dirumuskan dalam RUU ini menjadi tugas Badan POM dari sisi kesehatan. Malah bagus artinya bahwa terobosan dari pembahasan yang kita lakukan," ujar Firman.

Di kesempatan yang sama sebagai salah satu pengusul RUU POM sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh berbeda pandangan dan menilai pembahasan vape bukan di dalam RUU POM melainkan di rnah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Vape itu rananya kemenkes bukan badan pom itu ranahnya gesekan sangat tipis. Itu juga ada ranahnya dirjen farmakes kemenkes memang antara Badan POM kemenkes kewenangannya beda tipis," ujarnya.

Firman menjawab bahwa pengaturan vape dalam RUU POM bisa dilihat dari pengendalian kesehatannya, dan bisa menjadi terobosan karena menjawab fenomena vape di masyarakat yang perlu diatur. "Kita pembuat regulasi melihat ke depan dan ada terobosan bagaimana ada fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Kalau kosmetika kewenangannya bukan di makan dan minum, sehingga ada kepentingan yang terjadi di lapangan sehingga bisa ada terobosan," pungkasnya. (H-1)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Pertumbuhan Kunjungan Wisnus Antisipasi Dampak Resesi Global Sektor Pariwisata

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 07:30 WIB
Harapan terhadap wisatawan nusantara (Wisnus) sangat besar agar sektor pariwisata nasional dapat terus tumbuh sesuai...
MI/Belvania Sianturi

HPN 2023, Kemenkominfo Ajukan Regulasi Hak Penerbit

👤Yoseph Pencawan 🕔Rabu 08 Februari 2023, 07:05 WIB
Ketua PWI Atal S Depari mengatakan sistem algoritma platform digital sering kali tidak menguntungkan...
ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Indonesia Bersama Empat Negara Asia Tenggara Usulkan Kebaya ke ICH UNESCO

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 08 Februari 2023, 06:15 WIB
Kelima negara Asia Tenggara yang mengenal kebaya sebagai busana tradisional perempuan itu mengusulkan melalui mekanisme nominasi bersama...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya