Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PLATFORM pengembangan blockchain dan bursa kripto, Binance mengumumkan telah bergabung dengan Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) atau Asosiasi Spesialis Sanksi Bersertifikat, satu-satunya organisasi di dunia yang diperuntukkan bagi para profesional kepatuhan sanksi.
ACSS, yang didirikan pada 2018, memberikan pendidikan dan manfaat yang berkualitas tinggi kepada para anggotanya. Binance adalah bursa kripto pertama yang bergabung secara resmi dengan asosiasi tersebut.
Binance akan memanfaatkan materi pelatihan, basis data komprehensif, dan jaringan mendalam di ACSS untuk makin meningkatkan keterampilan dan keahlian timnya.
Semua profesional kepatuhan dalam tim sanksi serta pemimpin (lead) dalam pelaporan pencucian uang, operasi kepatuhan, dan investigasi khusus di Binance akan diwajibkan untuk menjalani pelatihan bersama ACSS sebagai bagian dari proses sertifikasi.
Sesi pelatihan wajib tersebut akan menjadi kunci dalam membekali tim sanksi Binance dengan pedoman OFAC terbaru dalam mengembangkan program kepatuhan sanksi. ACSS juga akan membantu memastikan tim tersebut terus mengikuti dekret sanksi dan memahami risiko pelanggaran di berbagai yurisdiksi.
“Industri blockchain masih berada dalam tahap awal. Prioritas kami adalah terus menegakkan tingkat kepatuhan tertinggi di tengah ruang yang sedang berkembang pesat ini,” kata Chagri Poyraz, Global Head of Sanctions Binance.
Baca juga : ICONNET Gaet Konsumen dengan Hadiah Umrah
“Melalui kerja sama dengan ACSS, kami akan meningkatkan standar kepatuhan sanksi kami ke tingkat yang diakui oleh asosiasi industri terkemuka dan memberikan peluang peningkatan keterampilan bagi tim kepatuhan kami. Pada akhirnya, kami ingin terus menetapkan standar keamanan dan kepatuhan di industri ini bersama pemain industri lainnya," imbuhnya.
Direktur Eksekutif ACSS Saskia Rietbroek mengaku bangga telah dipilih oleh Binance, pemimpin ekosistem blockchain dan infrastruktur mata uang kripto di tingkat dunia.
"Sebagai organisasi yang berspesialisasi dalam penyediaan pelatihan sanksi bagi perusahaan multinasional dan lembaga keuangan, ACSS akan memastikan kualitas pelatihan tertinggi bagi tim di Binance di sektor yang dinamis ini dan membantu meningkatkan kepatuhan dalam industri kripto," katanya.
Selama dua tahun terakhir, kepatuhan terhadap regulasi telah menjadi fokus inti di Binance. Pada 2022, tim kepatuhan Binance berkembang dari 500 menjadi 750 orang.
Hal itu adalah bagian dari upaya Binance untuk berinvestasi dalam tim kepatuhannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Binance telah memperoleh izin regulasi, registrasi, dan penerimaan di total 14 yurisdiksi hingga saat ini, termasuk di Prancis, Spanyol, Bahrain, Dubai, dan Australia. (RO/OL-7)
Apa sebenarnya Proof of Reserves? Bagaimana mekanismenya menjamin uang Anda tidak disalahgunakan oleh pengelola bursa?
Data Coinglass mencatat total perdagangan derivatif kripto dunia sepanjang 2025 mencapai US$85,70 triliun.
Penerapan proof of reserve (PoR) kini dipandang bukan sekadar tren teknis, melainkan pilar fundamental dalam tata kelola bursa untuk memitigasi risiko sistemik dan melindungi dana nasabah.
Di tengah kondisi pasar kripto yang sangat volatil, Pintu Year-End Trading Competition 2025 secara mingguan mendorong peningkatan eksponensial.
Aura AI hadir untuk membantu investor membuat keputusan lebih cepat dan berbasis data.
Per 13 November 2025, sudah ada lebih dari 1.500 pengguna PINTU yang mendaftar sebagai peserta trading competition dan jumlahnya akan terus bertambah.
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.
Pembahasan RUU Hak Cipta di Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka kembali kebutuhan mendesak akan membuka regulasi yang lebih adil bagi pelaku industri kreatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved