Senin 09 Januari 2023, 19:08 WIB

Dorong Konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, OJK Terbitkan Aturan

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Dorong Konsolidasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, OJK Terbitkan Aturan

MI/Ramdani
Potret logo Otoritas Jasa Keuangan.

 

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS (POJK BPRS).

POJK BPRS ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS yang menekankan pada penguatan kelembagaan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara efektif, menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat.

"Aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS yang disempurnakan meliputi pendirian BPRS, perizinan pendirian BPRS, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif, kegiatan usaha BPRS, jaringan kantor, sinergi BPRS dan Cabut Izin Usaha (CIU) atas permintaan pemegang saham," ungkap Direktur Humas OJK Darmansyah dalam keterangannya, Senin (9/1).

Baca juga: Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, BSI Luncurkan Program Muda Berbagi

Adapun penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS, penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS.

Selanjutnya, diatur penyesuaian terhadap perizinan pendirian BPRS yang terdiri dari percepatan jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha, penempatan modal disetor, penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon Pemegang Saham Pengendali BPRS, serta kewajiban BPRS untuk segera melakukan kegiatan usaha setelah izin diberikan.

Selain itu, terdapat penambahan pengaturan terkait kepemilikan, permodalan, kepengurusan dan kegiatan usaha BPRS dalam rangka penguatan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Baca juga: BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Wajah Bankir Bahagia

Peningkatan cakupan jaringan kantor dan penerapan sinergi BPRS di tengah era teknologi yang semakin masif saat ini juga diatur lebih lanjut dengan harapan BPRS dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan efisien kepada masyarakat.

Dalam upaya perlindungan konsumen, mekanisme pencabutan izin usaha BPRS atas pemegang saham diatur untuk memberi kepastian bagi penyelesaian kewajiban nasabah dan masyarakat.

"Implementasi POJK BPRS diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional. POJK BPRS ini sekaligus mencabut berlakunya POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah," jelas Darmansyah.(OL-11)
 

Baca Juga

AFP

Harga Minyak Global Bergerak Waspada Jelang Pertemuan Pejabat Eropa

👤Fetry Wuryasti 🕔Jumat 27 Januari 2023, 14:35 WIB
Di tengah tekanan sanksi ekonomi, inflasi, dan kerusuhan yang meluas, pemerintah Iran dilaporkan telah meningkatkan penjualan minyak ke...
MI/Haryanto

8 UMKM Binaan Terbaik Semen Gresik Terpilih Ikuti Bazar Kementerian BUMN

👤Haryanto 🕔Jumat 27 Januari 2023, 14:10 WIB
PT SEMEN Gresik (PTSG)  melalui Rumah BUMN (RB) Rembang mengirimkan 8 UMKM Binaan Terbaik yang telah  terpilih mengikuti Bazar...
Antara

Kementan Perkuat Mekanisasi Pertanian Guna Hadapi Krisis Pangan Global

👤Ficky Ramadhan 🕔Jumat 27 Januari 2023, 13:30 WIB
Kementerian Pertanian (Kementan) tengah bersiap untuk melakukan intervensi teknologi mekanisasi pertanian guna menghadapi potensi krisis...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya