Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKTOR perbankan semringah lantaran penaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral. Soalnya, penaikan itu bakal mengerek suku bunga kredit perbankan dalam beberapa waktu ke depan.
"Kalau bicara interest rate naik, itu anda menari-menari di atas penderitaan orang. Penaikan suku bunga, wajahnya lebih bahagia," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CEO Banking Forum, Senin (9/1).
Hal tersebut, menurutnya, tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan berbagai negara. Itu karena tingkat inflasi yang cukup tinggi dan mengharuskan sejumlah bank sentral menaikkan suku bunga acuannya.
Naiknya suku bunga acuan juga bakal mengerek tingkat suku bunga perbankan dan berujung pada peningkatan profit. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dan beberapa ekonom, setidaknya peningkatan suku bunga perbankan bakal terjadi setelah 6 bulan tingkat bunga acuan mengalami kenaikan.
Adapun sejak Agustus 2022, BI tercatat telah menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 200 basis poin atau 2% menjadi 5,5%. Itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2019.
Kendati begitu, kondisi perbankan yang disebut tengah menari itu tak terjadi pada sisi perekonomian secara makro maupun fiskal negara. Penaikan suku bunga acuan justru memberikan tekanan lantaran beban masyarakat kian berat. "Ini karena cost of fund yang tinggi dan pasti akan memengaruhi kegiatan ekonomi secara menyeluruh," kata Sri Mulyani.
Karena itu, perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta perbankan di Indonesia turut mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam mengambil kebijakan suku bunga. Sebab sektor yang bergerak di jasa keuangan tersebut memainkan peranan penting pada perekonomian nasional.
Bahkan pada tahun ini kondisi perekonomian Indonesia juga turut ditentukan oleh sektor perbankan. "Jadi, kalau saya menjaga APBN, tolong jaga perbankan secara baik-baik," kata Sri Mulyani. "Jangan salah arah, jangan salah kompas, jangan salah bersauh, dan di dalamnya juga jangan berantem. Musuhnya bukan ada di kapal, musuhnya di luar yang harus kita kelola," pungkas dia. (OL-14)
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Finnet aktif membantu proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu Bank BUMN.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan domestik, dengan modal asing keluar Rp25,1 triliun pada Januari 2026.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% pada pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, Rabu (21/1) siang ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved