Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pemilihan umum (pemilu) akan segera selesai.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan merespons pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, KPU ingin Perppu Pemilu diterbitkan sebelum 14 Desember 2022, karena padatnya tahapan pemilu 2024.
"Kita memahami bahwa tahapan demi tahapan pemilu sudah ada yang berjalan dan terus akan berlanjut," ujar Benni ketika dihubungi, Jumat (9/12).
Baca juga: KPU Berharap Perppu Terbit Sebelum Penetapan Parpol Peserta Pemilu
Saat ini, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian/lembaga terkait fokus mengawal proses penerbitan Perppu Pemilu. Oleh karena itu, sambung Benni, Perppu diharapkan dapat segera terbit dalam beberapa hari mendatang.
"Mudah-mudahan atas kerja bersama semua pihak, baik pemerintah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan dukungan dari DPR RI, kita berharap dalam beberapa hari ke depan Perppu Pemilu segera diterbitkan," jelas Benni.
Baca juga: KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Perppu mendesak diterbitkan sebelum 14 Desember 2022. Pasalnya, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan KPU, seperti penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu.
Lalu, penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah pada KPU, serta pembentukan panitia seleksi anggota KPU Provinsi. Tahapan tersebut berkaitan dengan status Daerah Otonomi Baru (DOB), serta Ibu Kota Negara (IKN) yang akan diikutkan pada Pemilu 2024.(OL-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved