Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pemilihan umum (pemilu) akan segera selesai.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan merespons pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, KPU ingin Perppu Pemilu diterbitkan sebelum 14 Desember 2022, karena padatnya tahapan pemilu 2024.
"Kita memahami bahwa tahapan demi tahapan pemilu sudah ada yang berjalan dan terus akan berlanjut," ujar Benni ketika dihubungi, Jumat (9/12).
Baca juga: KPU Berharap Perppu Terbit Sebelum Penetapan Parpol Peserta Pemilu
Saat ini, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian/lembaga terkait fokus mengawal proses penerbitan Perppu Pemilu. Oleh karena itu, sambung Benni, Perppu diharapkan dapat segera terbit dalam beberapa hari mendatang.
"Mudah-mudahan atas kerja bersama semua pihak, baik pemerintah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan dukungan dari DPR RI, kita berharap dalam beberapa hari ke depan Perppu Pemilu segera diterbitkan," jelas Benni.
Baca juga: KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Perppu mendesak diterbitkan sebelum 14 Desember 2022. Pasalnya, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan KPU, seperti penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu.
Lalu, penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah pada KPU, serta pembentukan panitia seleksi anggota KPU Provinsi. Tahapan tersebut berkaitan dengan status Daerah Otonomi Baru (DOB), serta Ibu Kota Negara (IKN) yang akan diikutkan pada Pemilu 2024.(OL-11)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved