Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasi bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pemilihan umum (pemilu) akan segera selesai.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan merespons pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, KPU ingin Perppu Pemilu diterbitkan sebelum 14 Desember 2022, karena padatnya tahapan pemilu 2024.
"Kita memahami bahwa tahapan demi tahapan pemilu sudah ada yang berjalan dan terus akan berlanjut," ujar Benni ketika dihubungi, Jumat (9/12).
Baca juga: KPU Berharap Perppu Terbit Sebelum Penetapan Parpol Peserta Pemilu
Saat ini, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian/lembaga terkait fokus mengawal proses penerbitan Perppu Pemilu. Oleh karena itu, sambung Benni, Perppu diharapkan dapat segera terbit dalam beberapa hari mendatang.
"Mudah-mudahan atas kerja bersama semua pihak, baik pemerintah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan dukungan dari DPR RI, kita berharap dalam beberapa hari ke depan Perppu Pemilu segera diterbitkan," jelas Benni.
Baca juga: KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Perppu mendesak diterbitkan sebelum 14 Desember 2022. Pasalnya, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan KPU, seperti penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu.
Lalu, penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah pada KPU, serta pembentukan panitia seleksi anggota KPU Provinsi. Tahapan tersebut berkaitan dengan status Daerah Otonomi Baru (DOB), serta Ibu Kota Negara (IKN) yang akan diikutkan pada Pemilu 2024.(OL-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved