Sabtu 31 Desember 2022, 12:01 WIB

RUU Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa Cegah Pelanggaran HAM

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
RUU Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa Cegah Pelanggaran HAM

Antara
Sejumlah aktivis membawa poster korban tragedi Semanggi dalam Aksi Kamisan.

 

PEMERINTAH tengah mengawal percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa. RUU itu perlu segera disahkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

"RUU ini berada dalam tahap pembahasan di DPR RI," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangannya.

Pemerintah telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Adapun tim tersebut tim telah membuat rekomendasi. 

Baca juga: Mahfud Pastikan Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi Tim PPHAM

Laporan dan Rekomendasi diserahkan Ketua Tim Makarim Wibisono pada Menko Polhukam Mahfud MD, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo awal Januari 2023.

“Tim PPHAM berhasil melaksanakan mandat dari Presiden berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022, dengan diberikannya rekomendasi yang komprehensif terkait pengungkapan peristiwa, pemulihan korban dan langkah penjaminan ketidakberulangan," imbuh Dhani, sapaan akrabnya.

Baca juga: Jaksa Serahkan Memori Kasasi Putusan Bebas HAM Berat Paniai

Adapun Tim PPHAM juga memastikan rekomendasi yang akan diserahkan ke Kepala Negara diakui secara internasional. Pihaknya berharap pemulihan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dapat segera dilaksanakan.

Secara garis besar, Tim PPHAM mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif dan sejalan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang diakui secara Internasional. Dalam hal ini, terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial.

“Pemerintah berterima kasih kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang mau berdiskusi dan berdialog dengan Tim PPHAM. Menjadi bagian dari kerja besar pemerintah,” tandasnya.(OL-11)
 

Baca Juga

medcom.id/Fachri Audhia H

Kutip Pesan Eks Jaksa Agung, Bharada E Minta Hakim Tolak Replik JPU

👤Fachri Audhia H 🕔Kamis 02 Februari 2023, 22:50 WIB
Kubu Bharada E meminta majelis hakim untuk mengabulkan pleidoinya. Sebab, replik jaksa dinilai tak didukung argumentasi yuridis yang...
Dok.MI

Poros Koalisi Masih Bisa Berubah

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:50 WIB
Pertemuan Ketum Airlangga dan Ketum Surya Paloh, Dedi melihat dengan pertemuan kedua partai, membuka peluang untuk...
Antara/Asprilla Dwi Adha

Komnas HAM Diminta Lihat Langsung Kondisi Lukas di Tahanan

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:45 WIB
"Kami sangat kecewa karena Komnas HAM hanya selesai berkoordinasi dengan KPK tanpa melihat langsung kondisi Lukas di Rutan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya