MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) terkait pengungkapan dan penyelesaian nonyudisial 14 kasus HAM berat di Tanah Air.
Kepastian itu ia sampaikan setelah menerima laporan dan rekomendasi akhir dari Tim PPHAM di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/12).
"Pemerintah pasti akan mendorong berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan tim PPHAM," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (29/12).
Kendati demikian, ia tidak akan membuka atau membacakan hasil laporan dan rekomendasi tersebut secara langsung.
Pasalnya, rekomendasi itu harus diserahkan terlebih dulu kepada Presiden Joko Widodo untuk dibaca dan diputuskan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
"Ini akan disampaikan dulu kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah tahun baru. Kita masih menunggu. Tidak boleh ada yang membuka isi laporan ini sebelum Presiden membacanya. Itu adalah etika berpemerintahan," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (OL-8)
