Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa secara politik, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah melalui proses panjang.
Adapun produk hukum itu merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan yang sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
Dengan begitu, proses pembentukan dan penyesuaian pasal-pasal KUHP selalu mengedepankan prinsip demokrasi dan kemanusiaan. “Tuduhan bahwa UU ini membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat tidak tepat," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Mufti Makarim dalam keterangannya, Kamis (15/12).
Baca juga: Imigrasi Pastikan KUHP Baru tidak Pengaruhi Kedatangan WNA
"Justru di masa berlakunya UU yang ada sebelum adanya KUHP baru, lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi," imbuhnya.
Menurutnya, di masa Orde Lama dan Orde Baru, KUHP banyak digunakan sebagai alat represi. Oleh karena itu, pengesahan KUHP anyar merupakan babak baru bagi Indonesia, yang menandai lahirnya kodifikasi hukum pidana yang aktual.
Pascapengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, memang banyak bermunculan dinamika. Baik di dalam maupun di luar negeri, terkait beberapa pasal dalam KUHP.
Namun, lanjut Mufti, pemerintah memiliki penjelasan atas pasal yang sudah ditetapkan. Sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik pun sudah diakomodasi selama pembahasan bersama DPR.
Baca juga: Analis Gender: Perempuan Jangan Cuma Alat Legitimasi saat Pemilu
“Ada berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Tentu proses penetapan berbagai aspirasi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam KUHP," jelasnya.
"Tidak relevan jika mengaitkan narasi pasal-pasal KUHP dan akomodasi ruang lingkup pembahasannya dengan isu politik yang konspiratif,” sambung Mufti.
Proses pembentukan KUHP selama ini dikatakannya turut melibatkan kalangan akademisi yang kredibel, baik secara keilmuan maupun independensi.(OL-11)
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Konferensi pers yang dilakukan KSP tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian isu strategis di ruang publik.
Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari menegaskan dukungan pemerintah terhadap APUDSI dalam memperkuat pemasaran dan legalitas produk desa.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Pompa apung dipilih karena sifatnya yang adaptif dan portabel, sehingga mampu menjangkau kawasan permukiman dan area padat.
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyambut malam Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak bencana di Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved