Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa secara politik, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah melalui proses panjang.
Adapun produk hukum itu merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan yang sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
Dengan begitu, proses pembentukan dan penyesuaian pasal-pasal KUHP selalu mengedepankan prinsip demokrasi dan kemanusiaan. “Tuduhan bahwa UU ini membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat tidak tepat," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Mufti Makarim dalam keterangannya, Kamis (15/12).
Baca juga: Imigrasi Pastikan KUHP Baru tidak Pengaruhi Kedatangan WNA
"Justru di masa berlakunya UU yang ada sebelum adanya KUHP baru, lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi," imbuhnya.
Menurutnya, di masa Orde Lama dan Orde Baru, KUHP banyak digunakan sebagai alat represi. Oleh karena itu, pengesahan KUHP anyar merupakan babak baru bagi Indonesia, yang menandai lahirnya kodifikasi hukum pidana yang aktual.
Pascapengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, memang banyak bermunculan dinamika. Baik di dalam maupun di luar negeri, terkait beberapa pasal dalam KUHP.
Namun, lanjut Mufti, pemerintah memiliki penjelasan atas pasal yang sudah ditetapkan. Sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik pun sudah diakomodasi selama pembahasan bersama DPR.
Baca juga: Analis Gender: Perempuan Jangan Cuma Alat Legitimasi saat Pemilu
“Ada berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Tentu proses penetapan berbagai aspirasi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam KUHP," jelasnya.
"Tidak relevan jika mengaitkan narasi pasal-pasal KUHP dan akomodasi ruang lingkup pembahasannya dengan isu politik yang konspiratif,” sambung Mufti.
Proses pembentukan KUHP selama ini dikatakannya turut melibatkan kalangan akademisi yang kredibel, baik secara keilmuan maupun independensi.(OL-11)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pompa apung dipilih karena sifatnya yang adaptif dan portabel, sehingga mampu menjangkau kawasan permukiman dan area padat.
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyambut malam Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak bencana di Aceh.
Kehadiran KSP dalam dialog publik menjadi penting untuk memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
Priskhianto juga menyoroti pentingnya regulasi yang melindungi koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi simpan pinjam syariah (KSPS).
Kepala KSP Muhammad Qodari mendukung gerakan setop tot tot wuk wuk di jalan raya. Menurutnya itu kerasahan masyarakat terhadap sirine dan strobo oleh mobil pengawal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved