Kolaborasi KSP dan Bakom Disebut Efektif Perkuat Narasi dan Tangkal Disinformasi

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengapresiasi langkah Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam menggelar konferensi pers untuk menyampaikan progres dan akuntabilitas program prioritas pemerintah.

Menurut Trubus, langkah ini menunjukkan peran strategis Kantor Staf Presiden dalam menjaga narasi publik sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, akurat, dan berbasis data terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Ini bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Publik perlu tahu apa yang sudah dikerjakan pemerintah, bagaimana pengawasannya, serta bagaimana implementasi kebijakan di lapangan,” ujar Trubus, Rabu (4/3/2026).

Baca juga : Ujang Komarudin Apresiasi Respons Cepat Seskab Teddy Hadapi Hoaks dan Disinformasi

Ia menilai, konferensi pers yang dilakukan KSP tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian isu strategis di ruang publik. Dalam konteks ini, KSP dinilai berhasil menjalankan fungsi pengawalan program prioritas lintas kementerian/lembaga.

Trubus juga menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas, khususnya terkait penggunaan anggaran negara. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik dan memerlukan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Akuntabilitas anggaran harus dijelaskan secara terbuka. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Akun Provokatif TikTok dan YouTube Diduga Ekskalasi Kerusuhan Agustus 2025, YLBHI Soroti Ketidakjelasan Penanganan

Lebih lanjut, ia menilai langkah KSP menjalin kolaborasi aktif dengan Badan Komunikasi Pemerintah melalui konferensi pers bersama merupakan terobosan positif dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah secara terintegrasi.

“Kolaborasi seperti ini penting dan perlu dilanjutkan. Dengan komunikasi yang terkoordinasi, narasi pemerintah bisa lebih kuat, konsisten, dan tidak mudah dipatahkan oleh disinformasi,” jelasnya.

Dalam dinamika komunikasi publik saat ini, Trubus menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam berkembangnya disinformasi, fitnah, dan narasi negatif terhadap pemerintah.

Ia juga mendorong agar komunikasi publik pemerintah melibatkan kalangan akademisi dan teknokrat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat, sehingga pesan kebijakan dapat diterima secara objektif.

“Publik perlu mendapatkan informasi yang utuh, tidak hanya capaian, tetapi juga tantangan dan hambatan. Di situlah kepercayaan publik bisa dibangun,” pungkasnya. (Cah/P-3)