Pemerintah Siapkan RUU Penanggulangan Disinformasi, DPR : Jangan Bungkam Kritis

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing merupakan respons negara menghadapi hoaks. 

Ia menilai disinformasi kini semakin sistemik di ruang digital serta menjadi tantangan geopolitik global.

Sukamta menilai RUU tersebut dapat menjaga ketahanan informasi nasional di tengah kompleksitas teknologi digital.

Baca juga : Lemhannas: Aceh dan Papua Wilayah Rentan pada Pilkada

“Saya mengapresiasi inisiatif penyusunan RUU ini sebagai langkah penting negara dalam merespons ancaman disinformasi yang semakin sistemik. Arah kebijakannya sudah berada di jalur yang tepat,” ujar Sukamta melalui keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Politisi Fraksi PKS ini menyoroti poin penting dalam draf RUU tersebut, yakni kemampuan dalam membedakan antara misinformasi (kekeliruan tanpa kesengajaan) dan disinformasi yang dilakukan secara sadar serta terorganisir untuk tujuan tertentu.

Sukamta menekankan bahwa pendekatan hukum ke depan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pemidanaan masyarakat umum atau pengguna media sosial. Fokus utama seharusnya diarahkan pada penataan ekosistem informasi dan penindakan terhadap aktor intelektual di balik produksi disinformasi.

Baca juga : Ini Daftar Tarif Tol yang Naik 2026, DPR Minta Peningkatan Kualitas Layanan

“Pendekatan yang menggeser fokus dari pemidanaan masyarakat ke penataan ekosistem dan penanganan aktor di balik disinformasi patut diapresiasi,” katanya.

Meski mendukung penuh, Sukamta memberikan catatan kritis agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati, transparan, dan inklusif. Ia mewanti-wanti agar regulasi ini memiliki batasan yang jelas sehingga tidak menjadi alat pembungkaman terhadap suara kritis.

“Saya berharap ada pengamanan yang jelas agar regulasi ini tidak disalahgunakan, serta tetap menjamin kebebasan berekspresi dan ruang kritik yang sah. Prosesnya harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum,” tegas legislator dari daerah pemilihan Yogyakarta tersebut.

Menurutnya, jika disempurnakan dengan tepat, RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing akan menjadi fondasi strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap informasi di ruang siber. (H-4)