Qodari Dukung APUDSI Perkuat Pemasaran dan Legalitas Produk Desa di Rakernas

KEPALA Staf Presiden Muhammad Qodari menyatakan dukungan pemerintah terhadap penguatan peran Asosiasi Pelaku Usaha Desa Indonesia (APUDSI) dalam mendorong kemajuan sektor perdesaan, khususnya pada aspek pemasaran dan legalitas produk.

Hal itu disampaikan Qodari dalam momentum peringatan satu tahun berdirinya APUDSI sekaligus pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) organisasi tersebut.

“Pertama tentu kita mengucap selamat ulang tahun pertama untuk APUDSI dan selamat untuk rakernasnya. Mudah-mudahan organisasi ini semakin berkembang, makin berpengaruh, makin berdampak dan semakin besar,” ujar Qodari.

Baca juga : Perekonomian Desa harus Dipastikan Tangguh Hadapi Krisis Global

Qodari menilai APUDSI memiliki posisi strategis karena bergerak pada sektor off-farm atau pasca-produksi. Selama ini, menurutnya, banyak asosiasi yang fokus membantu petani dan nelayan pada aspek produksi (on-farm). Namun, persoalan pemasaran dan akses pasar masih menjadi tantangan besar.

“Produksi tinggi tetapi kalau pemasaran tidak ada, pendapatan tidak akan meningkat. APUDSI membantu membuka akses pasar untuk produk-produk desa, ini sangat penting dan strategis,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu isu krusial yang perlu didorong adalah legalitas dan sertifikasi produk desa. Menurutnya, banyak pembeli, termasuk dari luar negeri, mensyaratkan sertifikasi, identitas produk, hingga standar operasional prosedur (SOP) tertentu.

Baca juga : Prabowo Minta Qodari Kumpulkan Video yang Ramalkan MBG Gagal: Saya Mau Lihat Tiap Malam

“Kalau tidak memenuhi syarat, produk tidak akan diterima. Pelaku usaha di desa mungkin belum punya akses atau wawasan itu. Di sinilah APUDSI bisa berperan membantu,” jelas Qodari.

Terkait dukungan kebijakan, Qodari memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) siap memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), terutama terkait persoalan legalitas dan pembiayaan.

“Kalau ada ide-ide dari teman-teman APUDSI yang melihat permasalahan di lapangan, nanti kita bantu koordinasikan. Soal legalitas misalnya, KSP akan identifikasi K/L terkait dan mengundang mereka untuk mencari titik temu agar prosesnya lebih mudah, lebih murah, bahkan kalau memungkinkan bisa gratis,” katanya.

Ia optimistis Presiden akan mendukung penuh penguatan sektor desa, petani, dan nelayan karena dampaknya langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

“Separuh penduduk Indonesia tinggal di desa. Kontribusi pertanian terhadap PDB sekitar 13 persen. Kalau desa makmur, petani makmur, maka Indonesia secara keseluruhan juga akan lebih makmur,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APUDSI Maulidan Isbar mengungkapkan saat ini jumlah anggota yang terdata mencapai sekitar 135.000 pelaku usaha desa dan terus bertumbuh.

“Target kami tahun ini kalau bisa mencapai 1 juta anggota. Harapannya di 75.000 desa seluruh Indonesia ada anggota APUDSI di setiap desa,” kata Maulidan.

Menurutnya, APUDSI hadir untuk mengisi kekosongan pada sektor off-farm, terutama pasca panen hingga aspek komersial dan distribusi.

“Di basis produksi negara dan asosiasi sudah hadir. Tapi saat masuk ke pasar, aspek komersialnya sering tidak terkelola. APUDSI hadir mengisi ruang itu. Kami bangun ekosistem, gandeng pembiayaan, sistem resi gudang, dan mitra distribusi agar pasar dan suplai bisa dikunci secara berkelanjutan,” jelasnya.

Tak hanya sektor pertanian, APUDSI juga menaungi berbagai sektor usaha desa seperti perikanan, perkebunan, peternakan hingga digitalisasi usaha desa.

“Selama mereka berkegiatan usaha di desa, itu bagian dari kami dan bisa memanfaatkan rumah besar APUDSI,” pungkas Maulidan.

Dengan sinergi pemerintah dan pelaku usaha desa, APUDSI diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. (Cah/P-3)