JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru. Sebab, KUHP tersebut baru akan berlaku efektif tiga tahun lagi.
"Dalam masa peralihan KUHP yang akan berlaku tiga tahun setelah disahkan, maka saya perintahkan segenap jajaran untuk segera mempelajari, memahami, dan menguasai semua materi yang diatur," ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (20/12).
Menurutnya, dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan internal agar penerapan pasal-pasal dapat lebih efektif jika KUHP baru mulai diberlakukan. Dengan demikian, kepastian dan kemanfaatan hukum akan tercipta.
Baca juga: KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi
Burhanuddin menyebut KUHP baru sebagai tonggak pejalanan pembaruan hukum pidana nasional. Sebab, Indonesia pada akhirnya memiliki produk hukum pidana hasil karya anak bangsa, yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
"Tidak dapat kita pungkiri, penegakan hukum pidana di Indonesia sangat membutuhkan pembaruan yang disesuaikan dengan sistem pemidanaan modern, yang lebih humanis dengan mengusung nilai keadilan korektif dan restoratif," imbuhnya.
Beberapa pembaruan itu dikatakannya terkait alternatif sanksi pidana selain pidana penjara, tujuan dan pedoman pemidanaan. Serta, pergeseran paradigna dalam pidana dan pemidanaan yang lebih humanis dan bermanfaat.
Baca juga: Panglima TNI: Alutsista Berjaga Antisipasi Konflik Perbatasan
KUHP baru juga tak hanya melingkupi bidang pidana umum saja, namun juga pidana militer dan pidana khusus. Setelah KUHP baru disahkan belum lama ini, Kejaksaan Agung melalui Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Umum dapat melakukan sosialisasi ke tengah publik.
Upaya itu dibutuhkan guna memberikan penjelasan mengenai pasal yang masih dinilai kontroversial di mata masyarakat. Di sisi lain, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan melakukan pendampingan hukum, jika KUHP atau pasal-pasal digugat ke Mahkamah Konstutisi.(OL-11)
