Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
HAMPIR dua dekade, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga diketok Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai inisiatif DPR.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun meminta masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga (PRT), untuk bersabar menunggu. Dirinya meyakini parlemen memililki mekanisme tersendiri untuk segera mengesahkan peraturan tersebut.
“Sabar saja. DPR kan ada mekanismenya. Pada prinsipnya kita punya semangat yang sama, memberikan yang terbaik. Sabar, karena Bu Ketua DPR ada beberapa aktivitas," tutur Bintang kepada Media Indonesia, Senin (20/2).
Baca juga: Pengamat: PRT Selayaknya Dapatkan Perlindungan Hukum seperti Pekerja Lain
"Leading sektor kan ada di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Yang penting kita sudah ada diskusi. Kita tidak bisa intervensi. DPR ada mekanismenya. Teman-teman sabar saja,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bintang menyoroti posisi Puan Maharani yang juga merupakan perempuan. Serta, berasal dari Partai PDIP yang mewakili rakyat kecil. "Pasti beliau (Puan) memberikan yang terbaik. Contoh UU TPKS, itu kan 10 tahun perjuangan yang panjang. Di eranya Bu Puan selaku Ketua DPR, kemudian diketok," pungkas Bintang.
Baca juga: Pimpinan DPR Harus Transparan dalam Proses Pembahasan RUU PPRT
Bintang pun berharap nasib baik akan terjadi dengan pengesahan RUU PPRT. Meski melalui perjalanan yang panjang, pada akhirnya rancangan aturan itu tetap bisa disahkan.
“Mudah-mudahan PPRT yang kita harapkan itu terjadi. Tetapi, memang kita harus kawal bersama tujuan UU tersebut. Supaya lebih intens dibicarakan. Betul-betul tidak hanya bicara regulasi dibuat, tetapi bagaimana regulasi ini bisa diimplementasikan," tutupnya.(OL-11)
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved