Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
HAMPIR dua dekade, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga diketok Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai inisiatif DPR.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun meminta masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga (PRT), untuk bersabar menunggu. Dirinya meyakini parlemen memililki mekanisme tersendiri untuk segera mengesahkan peraturan tersebut.
“Sabar saja. DPR kan ada mekanismenya. Pada prinsipnya kita punya semangat yang sama, memberikan yang terbaik. Sabar, karena Bu Ketua DPR ada beberapa aktivitas," tutur Bintang kepada Media Indonesia, Senin (20/2).
Baca juga: Pengamat: PRT Selayaknya Dapatkan Perlindungan Hukum seperti Pekerja Lain
"Leading sektor kan ada di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Yang penting kita sudah ada diskusi. Kita tidak bisa intervensi. DPR ada mekanismenya. Teman-teman sabar saja,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bintang menyoroti posisi Puan Maharani yang juga merupakan perempuan. Serta, berasal dari Partai PDIP yang mewakili rakyat kecil. "Pasti beliau (Puan) memberikan yang terbaik. Contoh UU TPKS, itu kan 10 tahun perjuangan yang panjang. Di eranya Bu Puan selaku Ketua DPR, kemudian diketok," pungkas Bintang.
Baca juga: Pimpinan DPR Harus Transparan dalam Proses Pembahasan RUU PPRT
Bintang pun berharap nasib baik akan terjadi dengan pengesahan RUU PPRT. Meski melalui perjalanan yang panjang, pada akhirnya rancangan aturan itu tetap bisa disahkan.
“Mudah-mudahan PPRT yang kita harapkan itu terjadi. Tetapi, memang kita harus kawal bersama tujuan UU tersebut. Supaya lebih intens dibicarakan. Betul-betul tidak hanya bicara regulasi dibuat, tetapi bagaimana regulasi ini bisa diimplementasikan," tutupnya.(OL-11)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved