Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang kunjung belum disahkan menjadi satu tantangan yang sangat serius. "Artinya kita menyaksikan bahwa ada banyak praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan terhadap saudara kita yang beker sebagai PRT," ucap pengamat sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati saat dihubungi pada Kamis (16/2).
"Ini memang bagian dari kepedulian kita, apakah kita masih ingin meneruskan praktek perbudakan modern, karena mereka semestinya mendapatkan perlakuan yang sama dengan pekerja lain yang bekerja, tetap mendapatkan hak-hak yang layak untuk mereka seperti asuransi, hak untuk libur dan sebagainya," sambungnya.
Kehidupan masyarakat Indonesia sejauh ini dapat bertahan karena adanya mereka yang berprofesi sebagai PRT, karena di Indonesia sebenarnya tidak ada urusannya dengan latar belakang ekonomi, mau yang ekonominya sederhana pun ada yang memiliki atau dihadiri oleh PRT di rumahnya.
Baca juga: Biaya Haji Disepakati Rp49 Juta, DPR Sebut Memperhatikan Aspirasi Masyarakat
Baca juga: Presiden Perintahkan Basarnas Edukasi Publik terkait Penanganan Bencana
"Artinya ini menjadi satu hal yang perlu disadari bahwa mereka (PRT) secara tidak langsung telah membantu menyelesaikan tantangan kemandirian ekonomi masyarakat karena mereka bekerja, mereka tidak di jalanan untuk meminta-minta, sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan yang sama," ungkap dia.
Karena banyak dari PRT yang menjadi korban tindak kekerasan, Indonesia sudah semestinya melangkah maju untuk bisa memperhatikan hal itu karena korbannya yang terbesar adalah dari kaum perempuan.
"Kita tentu saja menaruh harapan besar ketika ketua DPR kita adalah perempuan, saya optimis ini mudah-mudahan bisa terwujud di masa nya beliau, karena banyak Undang-Undang yang sebelumnya mandek, tapi di masa beliau dapat diselesaikan. Saya optimistis ini bisa tuntas di era beliau," pungkas Devie. (H-3)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Apabila aset UI dikelola secara produktif akan dapat membantu subsidi bagi Uang Kuliah Tunggal atau UKT bagi mahasiswa.
Upaya ini merupakan langkah UI meningkatkan kualitas pendidikan yang bertaraf internasional yang pada ujungnya meningkatkan revenue bagi universitas.
SEJUMLAH anak berbakat dari Pulau Morotai, Maluku Utara, tiba di Kampus UI Depok. Ini menjadi babak baru dalam perjalanan Ekspedisi Patriot UI di Morotai.
PENGACARA terkemuka di Asia, Pramudya A. Oktavinanda, mendaftarkan diri menjadi salah satu kandidat Ketua Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia periode 2025-2028.
UI mendorong semua pihak yang mendapatkan tekanan atau ancaman pemerasan untuk melapor pada pihak kepolisian.
Ketua Unit Kerja Khusus (UKK) Science Techno Park(STP) UI, Chairul Hudaya mengutarakan pihaknya memiliki 10.000 hak kekayaan intelektual yang masih aktif saat ini yang dapat dihilirisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved