Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Habisnya konsesi perkebunan pun tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat.
SK untuk pengelolaan tanah dengan total luas 133.000 hektare itu diberikan secara simbolis oleh Presiden kepada warga dan masyarakat adat di Taman Digulis, Pontianak
Pengurusan sertifikat hak tanggungan akan jauh lebih cepat, yakni dari biasanya seratus hari hanya menjadi tujuh hari.
Pemerintah telah menyetujui pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten dan kota seluruh Indonesia dengan total luas lahan 330.357 hektare.
Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Bambang Agus Kironoto mengatakan bahwa UGM memiliki histori memberikan masukan saat pembahasan U Pokok-Pokok Agraria tahun 1960.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat proses perampungan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan
Jika tidak ada kesepakatan diantara kementerian terkait, DPR akan menemui kesulitan dalam mengesahkan RUU Pertanahan.
Beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan harus mencapai pendapat satu suara dan solid.
Terkait RUU Pertanahan, Prof Ida Nurlinda menjelaskan, RUU sangat berpotensi menimbulkan konflik.
Jutaan hektare lahan tidak produktif yang mestinya untuk petani guram jangan jatuh ke tangan tuan tanah. Sektor pertanian dan peternakan menjadi prioritas.
Redistribusi lahan harus memerhatikan tiga aspek, yakni lokasi lahan, subyek penerima lahan serta dukungan program sistematis dari pemerintah
Pemerintah berusaha melakukan percepatan redistribusi karena banyak penduduk yang tinggal di kawasan hutan membangun sejumlah fasilitas umum seperti masjid hingga perumahan.
Anggita Komiis IV DPR RI menilai RUU Pertanahan memiliki masalah besar dan bisa memicu konflik karena bertentangan dengan sejumlah UU lain.
PROGRAM Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta bertajuk Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) berada di pusaran kasus karena sedang tersangkut masalah agraria.
RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan pada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria.
Sebaiknya pembahasan RUU Pertanahan ditunda untuk didalami kembali pada periode DPR hasil Pemilu 2019 yang sebentar lagi akan dilantik.
RUU Pertanahan menyisakan 9 bab pendukung lain yang diproyeksikan bisa rampung dalam dua bulan ke depan
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tumpang tindih masalah pertanahan terus menurun.
Ia mengatakan, untuk kawasan hutan lindung dan DPCLS yang ada di Kampung Tua akan menjadi urusannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Meminta agar pemerintah daerah bisa senafas dengan pemerintah pusat dalam koordinasi dan mengupayakan percepatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved