Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, 23 November lalu. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria.
"Pertemuan ini kita lakukan supaya kebijakan betul-betul bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi."
Sofyan membantah bila ada tudingan adanya lembaga tersebut akan menguntungkan pengusaha serta investor besar.
Dia berkukuh ada sosok yang memanfaatkan Abdul Halim dalam sengkarut ini.
Salah satu masalah yang dihadapi Pemkab Raja Ampat, Papua Barat adalah konflik tanah.,. Bila tidak ditangani bisa menghambat pembangunan.
Investasi memang membutuhkan regulasi agar bisa berjalan secara terarah dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan di mana investasi tersebut berlangsung.
Sofyan menyampaikan pembangunan wilayah Jabodetabekjur mengacu pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Recana Tata Ruang dan harus segera dilaksanakan.
Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia.
"Pertanahan masih jadi problem yang sistemik," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Kompleks Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/3).
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 40,6% dari total luas wilayah Indonesia yang berstatus tumpang tindih.
SUDAH lebih dari 100 tahun, warga empat suku menempati lahan di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pa-kedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Penguasaan lahan kehutanan secara berlebihan akan memperlambat upaya pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sofyan menyebut IMB dan Amdal tidak diperlukan jika setiap kabupaten/kota telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pemerintah melakukan penghitungan di 20 provinsi untuk yang utama sebagai sentra produsen padi, sementara 14 provinsi lainnya akan tetap dihitung hanya saja bukan yang utama
Menurutnya berbagai kebijakan akan dikenang sebagai warisan Jokowi yang akan menjadi batu pijakan bagi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.
Usia UU No 5 Tahun 1960 itu sudah hampir enam dekade. Artinya, sudah banyak poin di UU tersebut yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
"Kami memohon pada Bapak Moeldoko maupun Bapak Presiden untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan kami selama 35 tahun. Kami tunggu-tunggu belum selesai."
Menteri LHK juga telah pula menetapkan lahan segar dari hutan 938.878 hektare yang setiap saat bisa diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo telah menerima perwakilan petani yang menggelar aksi Hari Tani Nasional 2019 di seberang Istana Merdeka, Jakarta.
Rencana tersebut mencuat karena Sofyan melihat, selama ini, IMB bukanlah perizinan yang efektif. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang menyalahi izin pembangunan yang telah diberikan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved