Konflik Agraria Jadi Pekerjaan Rumah Kepala Daerah Hasil Pilkada

KONFLIK agraria merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala daerah hasil Pilkada di Kalimantan Selatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 59.372 sertifikat yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Kalsel.

"Ada puluhan kasus konflik agraria terjadi di Kalsel. Konflik-konflik yang menempatkan rakyat berhadapan dengan korporasi dan melibatkan pemerintah, sejak lama tak pernah terselasaikan. Penyelesaian konflik agraria adalah salah satu janji para kepala daerah saat kampanye Pilkada," tutur Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, saat berbincang dengan Pena Hijau Indonesia, Kamis (7/1).

Desakan penyelesaian konflik agraria ini tidak hanya ditujukan kepada kepala daerah tetapi juga pemerintah pusat (Presiden RI). Konflik-konflik agraria ini dipicu adanya ketimpangan kepemilikan tanah, upaya  penguasaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam. Walhi Kalsel mencatat ada puluhan konflik SDA, agraria dan lingkungan hidup terjadi di 13 kabupaten/kota di Kalsel. Beberapa konflik antara lain konflik dipicu pertambangan batubara dan perkebunan sawit.

Pada bagian lain, pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 59.372 sertifikat yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Kalsel. Kemarin Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, secara simbolis menerima sekaligus menyerahkan sertifikat gratis kepada perwakilan masyarakat didampingi Kakanwil ATR/BPN Kalsel Alen Saputera usai mengikuti serah terima sertifikat gratis dari Presiden RI Jokowi secara virtual dari Istana Negara.

"Sebanyak 59.372 sertifikat gratis telah dibagikan kepada masyarakat Kalsel oleh Presiden Jokowi," tutur Sahbirin Noor. 

baca juga: Konflik Agraria Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman

Pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2025, seluruh lahan masyarakat di Indonesia dapat disertifikasi. Kalsel pada tahun 2021 ini mendapatkan jatah 59.372 ribu sertifikat gratis. Sementara tahun sebelumnya telah dibagikan sebanyak 280 ribu sertifikat gratis bagi masyarakat. Sertifikat gratis ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya selain berguna memberikan kepastian hukum  juga bisa digunakan sebagai agunan modal usaha.

Secara nasional sejak tahun 2017 pemerintah telah membagikan sebanyak 5,4 juta sertifikat gratis, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta, 2019 sebanyak 9 juta, dan pada 2020 sebanyak 6,8 juta sertifikat. (OL-3)