Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA.Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Rifai, Jumat (20/6).
"Proses penerimaan siswa sekolah rakyat sudah selesai dan dalam waktu dekat akan diresmikan bersamaan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026," tuturnya.
Sebanyak 225 calon siswa terdiri atas 125 siswa SMA dan 100 siswa SMP telah diterima menjadi siswa Sekolah Rakyat Kalsel. Untuk biaya, dipastikan gratis.
"Sekolah rakyat ini gratis dan menggunakan sistem boarding (asrama) sementata mereka ditempatkan di BPPKS dan Budi Luhur milik Kementerian Sosial di Banjarbaru. Para siswa dibagi dalam sembilan kelas dan tiap kelas 25 orang," tambah Rifai.
Selain itu, sebanyak 50 orang tenaga pengajar telah direkrut. Proses pendaftaran dilakukan secara online yang dibuka Kementerian Sosial. Selain tingkat provinsi untuk jenjang SMP dan SMA, pemetintah kabupaten/kota di Kalsel juga akan membangun sekolah rakyat jenjang SD.
Sekolah Rakyat merupakan program sekolah gratis dari pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah rakyat mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan memutus rantai kemiskinan.
Lebih jauh dikatakan Yanuar Rifai, proses pembangunan gedung sekolah rakyat Kalsel akan segera dilakukan Oktober 2025. Pembangunan gedung sekolah rakyat menggunakan anggaran APBN Kementerian Sosial sebesar Rp250 miliar, sedangkan penyediaan lahan oleh Pemprov Kalsel.
"Pemprov Kalsel menyediakan lahan seluas lima hektare di kawasan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Beberapa pemda seperti Tanah Laut, Barito Kuala, Kotabaru, Tapin dan Hulu Sungai Utara juga akan membangun sekolah rakyat," ujarnya. (H-4)
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved