Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menerjunkan 3.800 personel untuk membantu kelancaran dan keamanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Gubernur Kalsel, Muhidin, telah menerbitkan Surat Edaran terkait pembatasan operasional kendaraan besar.
BPBD Kalsel mengimbau warga di sepanjang bantaran sungai untuk segera mengamankan barang berharga dan bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan debit air
Saat ini tingkat bauran energi EBT di Kalsel mencapai 14 persen.
Kebutuhan daging sapi akan semakin meningkat seiring dengan target swasembada dan implementasi program MBG.
Menanggapi ancaman ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya mitigasi, terutama kesiapan logistik.
Akses Menuju Kalsel Selatan Terputus
Kejati Kalsel juga telah meminta keterangan dari jajaran pimpinan PT Bangun Banua
MASYARAKAT yang bermukim di kawasan pesisir Kalimantan Selatan diminta waspada ancaman banjir rob akibat pengaruh pasang air laut.
Walhi Kalsel mengatakan Kalimantan Selatan (Kalsel) biasa mengalami hal serupa yakni banjir seperti Sumatra jika hutan terus menyusut.
Praktek penanaman dengan cara membabat pepohonan rimbun untuk kegiatan penanaman di program RBP-REDD+ di Kalsel mendapat kritikan.
PEMERINTAH Provinsi Kalsel dinilai berhasil melakukan pengurangan lahan kritis yang cukup signifikan dari seluas 641.458 hektare pada 2013 berkurang menjadi 378 ribu hektare pada 2024.
Walhi menyoroti temuan Bareskrim Polri yang menyebutkan ada lebih dari 230 Pertambangan Tanpa Izin di Kalimantan Selatan.
PROVINSI Kalimantan Selatan menempati peringkat pertama nasional Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Melalui Posyandu Wasaka, Kalsel memastikan setiap anak mendapat akses PAUD, setiap ibu memperoleh layanan kesehatan, dan setiap keluarga memperoleh air bersih serta lingkungan yang aman.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved