Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan dan pertambangan, untuk mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mewujudkan Green Energy. Kalsel menargetkan peningkatan bauran EBT menjadi 16,8 persen pada tahun 2026.
Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Endarto, mengatakan bahwa komitmen sektor swasta sangat besar karena EBT memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya penggunaan energi, di samping kontribusi dalam menciptakan energi bersih.
"Beberapa perusahaan yang berhubungan dengan pasar ekspor, saat ini memang dituntut melakukan pengembangan EBT sebagai syarat negara tujuan ekspor," tutur Endarto, Senin (15/12).
Saat ini tingkat bauran energi EBT di Kalsel mencapai 14 persen. Dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), targetnya akan terus ditingkatkan hingga mencapai 20 persen pada 2029 mendatang. EBT yang paling banyak dikembangkan di Kalsel sejauh ini adalah PLTS, biogas, dan biomassa.
Meskipun komitmen swasta tinggi, Endarto menyoroti tantangan utama dalam pengembangan EBT, yaitu masalah on grid ke PLN.
"Produksi listrik PLN sendiri sudah melebihi kebutuhan. Karena itu, kita mendorong agar perusahaan fokus membangun EBT skala kecil untuk keperluan internal perusahaan, seperti untuk keperluan kantor atau penerangan kawasan perusahaan dan jalan hauling," jelasnya.
Terkait peningkatan bauran, Dinas ESDM Kalsel juga memiliki program bantuan untuk masyarakat. Pada tahun 2026, Dinas ESDM akan menyalurkan bantuan home solar cell atau PLTS Atap bagi 51 keluarga di daerah terpencil. Program PLTS Atap ini juga akan diprioritaskan pada fasilitas umum seperti balai adat, masjid, dan sekolah-sekolah terpencil. (DY/P-5)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved