Efisiensi Anggaran dan Geopolitik Tekan Pertumbuhan Ekonomi Kalsel

KEBIJAKAN efisiensi anggaran dan perkembangan geopolitik global dikhawatirkan akan semakin menekan  pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Target pertumbuhan ekonomi Kalsel 8,1 persen dinilai kurang realistis.

Hal ini dikemukakan Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Kalsel, Ariadi Noor di sela-sela kegiatan Rakernis Forum Perangkat Daerah 2026 se Kalsel di Banjarbaru, Senin (30/3). "Melihat kondisi saat ini dimana adanya kebijakan efisiensi anggaran juga perkembangan geopolitik perang timur tengah, akan menekan ekonomi daerah. Target pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 8,1 persen menjadi kurang realistis," ungkapnya.

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tarsebut menurut Ariadi, Pemprov Kalsel harus bekerja keras mendorong masuknya investasi ke daerah sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. "Di sela-sela fiskal kita semakin tertekan saat ini maka perlu upaya dan strategi mendatangkan investasi yang inklusif. Yaitu investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bisa menekan angka kemiskinan dan bisa menekan pengangguran," kata Ariadi.

Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi 2025 Tembus 5,2%, Sesuai Target

Selanjutnya Pemda khususnya Dinas Penanaman Modal di kabupaten/kota harus menyiapkan investment project untuk disajikan kepada calon investor. I-Pro menyajikan sektor-sektor potensial untuk ditawarkan ke  investor dengan data akurat dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi Kalsel tertahan di 5,2 persen, jauh dibawah target 8,1 persen. 

Ariadi memaparkan porsi APBN yang turun ke Kalsel terus menurun dari Rp11,88 triliun pada 2023 menjadi Rp2,35 triliun pada 2026. Sementara APBD Kalsel, juga menurun dari Rp11,8 triliun pada 2024 menjadi Rp9,9 triliun pada 2026. "Idealnya ekonomi Kalsel saat ini 5,7 persen sampai 6 persen sehingga 2029 target dapat 8,1 persen dapat tercapai. Nah apalagi sekarang ada konflik timur tengah, meski tidak berdampak langsung namun kenaikan BBM akan memicu kenaikan berbagai komoditas, jasa yang memicu inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalsel, Endri mengatakan berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen dibutuhkan investasi sebesar 257 triliun. "Ini tantangan berat bagi Kalsel tetapi kita akan mencoba menarik investasi melalui berbagai strategi, termasuk invesment project tiap kabupaten/kota," tuturnya.

Investasi di Kalsel tercatat terus tumbuh dari Rp15 triliun pada 2022 naik signifikan menjadi Rp32 triliun pada 2025. Pemprov Kalsel menargetkan peningkatan investasi menjadi Rp37 triliun pada 2026. (H-2)