Kalsel Perkuat Ekosistem Industri Halal

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM. 

"Salah satu yang kita lakukan untuk memperkuat ekosistem industri halal adalah melalui sertifikasi halal produk-produk UMKM. Kita akui belum semua UMKM memiliki sertifikasi halal," ungkap Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, Selasa (24/3).

Menurutnya penguatan ekosistem industri halal ini merupakan bagian visi dan misi pembangunan daerah yang didalamnya termasuk halal food dan keuangan syariah. Ekosistem halal adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan produsen, bahan baku, keuangan syariah, dan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Baca juga : Peningkatan Pemberdayaan Pelaku Usaha Jasa Pendistribusian Memiliki Sertifikasi Logistik Halal

"Ini juga menjadi bagian upaya kita untuk penguatan dan daya saing global UMKM. Selain fasilitasi sertifikasi halal juga kita galakkan pelatihan SDM, pembuatan kemasan produk yang ramah lingkungan dan modern melalui Balai Koperasi dan UKM," kata Rahmadin.

Di lapangan, kebijakan sertifikasi halal ini masih menghadapi berbagai tantangan antara lain kurangnya sosialisasi,  kesadaran pelaku UMKM dan lokasi UMKM yang tersebar di pelosok daerah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, hingga 2024 tercatat jumlah koperasi di wilayah tersebut sebanyak 3.057 unit pada tahun 2024. Data ini belum termasuk koperasi merah putih (KMP) yang tengah gencar dibangun pemerintah di tiap desa dan kelurahan. Sebanyak 180 unit koperasi di antaranya merupakan koperasi binaan provinsi.

Sedangkan jumlah UMKM di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 509.766 unit, yang terdiri dari 507.230 usaha mikro, 2.201 usaha kecil, dan 335 usaha menengah.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan Pemda terus mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Melalui penguatan ekosistem halal, pemerintah daerah ingin mendorong daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pembiayaan dan literasi keuangan syariah. (H-3)