Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN praktik mafia tanah yang menimpa mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal harus menjadi perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pasalnya, kasus yang menimpa Dino merupakan praktik lazim yang banyak terjadi menimpa masyarakat.
Demikian disampaikan etua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI) Juniver Girsang, Selasa (16/2).
Menurut Juniver, kasus ini menunjukkan masih ada problematika besar atas kepemilkan tanah di Tanah Air.
"Laporan Fredy Kusnadi ke Kepolisian terhadai Dino Patti Djalal menunjukkan adanya anomali prinsip keadilan. Tidak bisa di bayangkan sekelas Dino dan keluarganya bisa menjadi korban. Bagaimana dengan masyarakat kecil yang tidak mempunyai jaringan dan kemampuan finansial kalau berhadapan dengan mafia tanah," tandasnya.
Ia menambahkan, selaku pimpinan organisasi advokat, Juniver mengaku banyak menemukan perkara sertifikat ganda, bodong serta yang salah obyek tanahnya.
Juniver mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengevaluasi dan menuntaskan sengkarut persoalan tanah tersebut.
"BPN harus bisa mencari dan menemukan solusi atau jalan keluar agar masalah pertanahan ini bisa selesai dan memberi keadilan kepada pihak korban," tandasnya.
Sementara, Sekjen DPN Peradi Patra M Zen menyatakan kepercayaannya proses hukum terhadap akan dilakukan dengan profesional.
"Jika keluarga Dino saja bisa menjadi korban mafia tanah, apalagi masyarat kebanyakan yang tidak memiliki akses ekonomi dan kekuasaan. Kita rindu pihak kepolisian bisa membongkar tuntas dalang dan aktor intelektual mafia tanah yang menyusahkan hidup masyarakat," pungkasnya.
Dalam kasus yang menerpa keluarga Dino Patti Djalal, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima tiga laporan terkait pemalsuan sertifikat rumah orang tua mantan Duta Besar RI untuk Amerika tersebut.
Tiga laporam yang diterima mengenai kasus serupa di lokasi yang berbeda yaitu Kemang, Pondoh Indah, dan Cilacap. Laporan ini sehubungan dengan adanya perubahan nama kepemilikan tanpa ada proses pengalihan hak secara sah.
Pihak Dino meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah tersebut.
Adapun modusnya menurut Dino, sindikat ini mengincar target, membuat KTP palsu, berkolusi dgn broker hitam dan notaris bodong, dan pasang figur-figur mirip foto KTP yang dibayar untuk berperan sebagai pemilik KTP palsu.
Perkara yang dialami orang tua Dino kemudian menyeret dirinya menjadi pihak terlapor di Kepolisian. Laporan terhadap Dino berawal dari penyataannya yang menuding Freddy sebagai aktor sindikat mafia tanah yang mencuri sertifikat tanah milik orang tua Dino. Pernyataan Dino disampaikan melalui cuit diakun twitter miliknya.
Freddy melaporkan Dino atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, Sabtu (13/2).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap laporan terhadap Dino. (OL-8)
Jakarta Pusat mejadi kota ketujuh yang telah di deklarasikan menjadi Kota Lengkap setelah Kota Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta.
Sidang perkara dengan nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr ini digelar di lokasi yang berada di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Amadmenilai, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah
Karena tujuan utama reforma agraria adalah mengatasi ketimpangan.
Perpres 102/2016 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN).
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved