Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MEBTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai Kota Lengkap ketujuh di Indonesia, Jumat (19/5).
Baca juga: Surakarta dan Tegal Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap Pertanahan
Jakarta Pusat mejadi kota ketujuh yang telah di deklarasikan menjadi Kota Lengkap setelah Kota Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta.
“Suatu kota dinyatakan lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap baik secara spasial maupun yuridis,” ujar Hadi lewat keterangan yang diterima.
Dengan semakin banyaknya Kota Lengkap, Hadi optimistis pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi Presiden Joko Widodo sebanyak 126 juta bidang tanah dapat tercapai pada 2025.
“Saya semakin yakin seluruh bidang di Indonesia dapat terdaftar dan tersertipikat. Kita semua optimis,” imbuh mantan Paglima TNI itu.
Hadi menjelaskan bahwa PTSL yang menjadi visi besar Presiden Jokowi tersebut telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp.5.219 Triliun, dan Provinsi DKI Jakarta menyumbang 120 Triliun.
“Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp.120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali,” terang Hadi Tjahjanto.
Pada saat yang sama, Hadi Tjahjanto juga melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka sinergi pelaksanaan pendaftaran tanah dan asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset.
Dalam kesempatan itu, Hadi turut menyerahkan sertipikat aset Pemprov DKI Jakarta sebanyak 162 sertifikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, di Jakarta Selatan 30 bidang, di Jakarta Timur sebanyak 11 bidang, dan tiga bidang di Jakarta Barat.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. (H-3)
Selama tujuh bulan terakhir, dia terpaksa hidup pas-pasan dan serba kekurangan di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
Dari informasi yang diterima, sekitar 300 PPNPN di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta belum digaji sejak Januari 2020.
Sofyan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan diskresi, sehingga masalah ruko terbengkalai di kawasan Cideng bisa segera diatasi.
Dia berkukuh ada sosok yang memanfaatkan Abdul Halim dalam sengkarut ini.
“Saya percaya hakim tahu kebenarannya dan akan memberikan saya keadilan.”
Maajelis hakim dalam putusannya menyatakan Paryoto tidak melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya.
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved