Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Surya Tjandra menyebut salah satu inovasi untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi ialah dengan reforma agraria.
Hal itu, katanya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta reforma agraria untuk ditetapkan sebagai program strategis nasional.
"Seperti kita tahu bahwa ekonomi Indonesia sedang depresi karena pandemi Covid-19 di semua sektor, reforma agraria seharusnya masuk dalam ruang pembangunan ekonomi," terang Surya dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (29/9
Reforma agraria, kata Surya, bisa dijadikan sebagai alat penyeimbang pengamanan sosial ekonomi bagi masyarakat dalam upaya peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi skala besar "Karena tujuan utama reforma agraria adalah mengatasi ketimpangan," tutur Wamen ATR.
Untuk mencapai tujuan dalam mengatasi ketimpangan, Surya Tjandra mengatakan kehadiran negara secara berkelanjutan menjadi sangat penting dalam melakukan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan tanah.
"Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA, kehadiran negara secara berkelanjutan yaitu negara menentukan peruntukan ruang dan pertanahan harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan existing maupun yang akan datang," imbuh Surya.
Ia juga menyebut, untuk mengatasi ketimpangan tersebut, dalam nawacita Presiden Joko Widodo, mencantumkan target sembilan juta hektare untuk mewujudkan reforma agraria.
"Dalam kurun waktu lima tahun, kelihatannya tidak realistis untuk mewujudkan sembilan juta hektare. Oleh sebab itu, maka dipecah menjadi legalisasi aset dan redistribusi tanah," pungkas Surya. (E-1)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Jakarta Pusat mejadi kota ketujuh yang telah di deklarasikan menjadi Kota Lengkap setelah Kota Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta.
Sidang perkara dengan nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr ini digelar di lokasi yang berada di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Amadmenilai, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah
Pasalnya, kasus yang menimpa Dino merupakan praktik lazim yang banyak terjadi menimpa masyarakat.
Perpres 102/2016 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved