Peliknya Sengketa Pertanahan Bali Mengemuka di Kasus Praperadilan Kakanwil BPN

Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging. Kompleksitas konflik agraria di Pulau Dewata, yang dipicu tingginya nilai tanah akibat kebutuhan pariwisata, dinilai kerap menyeret perkara ke ranah hukum berkepanjangan, termasuk praperadilan yang kini masih berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menilai sengketa tanah di Bali memang memiliki karakter khusus dan tidak sederhana. Tingginya nilai ekonomi lahan membuat konflik kepemilikan kerap berujung pada proses hukum.

“Yang pertama memang di Bali persoalan tanah banyak karena harga tanah itu kan tinggi untuk kebutuhan tujuan pariwisata. Sering terjadi persoalan konflik-konflik pertahanan di Bali,” ujar Nyoman Parta kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Baca juga : Ombudsman Sebut BPN Bali Patuhi Rekomendasi dengan Baik

Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadikan jalur peradilan sebagai langkah yang lazim ditempuh. Nyoman juga menyinggung kasus tanah Balang yang belakangan menyita perhatian publik dan telah melalui beberapa tahapan proses hukum.

“Yang kedua, saya membaca beberapa poin dalam kasus tanah Balang itu memang sesungguhnya kasus itu sudah melalui beberapa proses peradilan. Namun karena memang persoalan tanah adalah persoalan yang rumit, kalau persoalan itu tetap dibawa ke peradilan itu adalah langkah yang biasa,” jelasnya.

Terkait penetapan I Made Daging sebagai pihak dalam perkara hukum dan pengajuan praperadilan, Nyoman menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hak hukum setiap warga negara. Ia menolak masuk ke substansi perkara yang masih diuji di pengadilan.

Baca juga : Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali Cacat Formil

“Yang ketiga terkait dengan persoalan penetapan kepala BPN Bali, yang bersangkutan melakukan praperadilan, yang sedang berjalan. Saya tentu tidak dapat masuk ke substansi, namun praperadilan itu adalah hak setiap orang,” katanya.

Menurut Nyoman, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menilai apakah prosedur yang dijalankan aparat penegak hukum telah sesuai dengan koridor hukum.

“Jika merasa ada prosedur hukum yang diterapkan oleh pihak kepolisian dianggap tidak memenuhi koridor-koridor hukum, tentu nantinya ujiannya di pengadilan,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan kuasa hukum Pasek yang menyebut kliennya dipaksa menandatangani dokumen tertentu, Nyoman berharap aparat kepolisian semakin profesional dan independen.

“Polisi kita makin kuat, makin profesional. Makin profesional itu artinya penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh apa pun, oleh siapa pun, tidak diintervensi oleh siapa pun, kekuasaan, maupun urusan uang,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan, khususnya dalam perkara pertanahan yang sarat kepentingan ekonomi. Terkait kemungkinan kasus ini dibawa ke Komisi III DPR RI, Nyoman menyatakan masih akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi.

“Nah tentu saya harus konsultasikan dulu dengan pimpinan. Jadi saya tidak boleh mengatakan akan dibawa, tapi saya akan coba sampaikan ke pimpinan, apakah kasus ini memenuhi dibawa ke tingkat komisi atau selesai di Bali,” pungkasnya. (E-3)