SPI Siap Jadi Garda Terdepan Menjalankan Reforma Agraria

SETELAH ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden pada April 2019, Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019. Pelantikan ini dipandang Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai sebuah kemenangan bagi petani dan masyarakat pedesaan. Dengan kemenangan ini, program reforma agraria dan kedaulatan pangan Jokowi pada periode pertama, dipastikan  dapat dilanjutkan  dengan lebih maksimal pada periode kedua.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, keterlibatan SPI secara massif dalam  memperjuangkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, didasarkan pada penilaian  terhadap  komitmen Jokowi yang kuat untuk melanjutkan reforma agraria dan kedaulatan pangan.

"Berbagai capaian telah berhasil diraih pada periode pertama. Pencapaian ini tentu saja dilandasi keberanian dan keberpihakan kepada petani oleh Jokowi yang terbukti dengan dikeluarkannya berbagai  kebijakan Reforma Agraria guna mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia," kata Henry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (14/10).

Menurutnya berbagai kebijakan akan dikenang sebagai warisan Jokowi yang akan menjadi batu pijakan bagi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan. Henry mengemukakan, reforma agraria yang telah lama ditinggalkan sejak era kepemimpinan Sukarno ini, akan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah petani. Sehingga petani dapat terus memproduksi pangan bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Selain reforma agraria, Jokowi juga sukses meletakkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyejahterakan petani. Konsepsi Kedaulatan Pangan ini, merupakan hasil dari usulan SPI yang diterima dengan baik oleh Jokowi dan dimasukkan dalam Nawacita. Melalui kebijakan kedaulatan pangan ini, kemandirian petani dalam memproduksi pangan sehat dan bergizi berbasis kebudayaan lokal, dapat terjamin serta  terlindungi," paparnya.

Henry menegaskan, oleh karena itu, SPI memandang keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut merupakan hal yang paling prioritas. Jokowi pada periode pertama telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan reforma agraria dan kedaulatan pangan sehingga dalam periode kedua ini SPI akan meningkatkan kerja-kerja nya untuk mendukung dan mengawal komitmen Jokowi tersebut.

SPI, lanjut Henry Saragih juga menyadari, implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan merupakan indikator utama dalam upaya pemenuhan United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan) yang memuat hak-hak yang melekat pada petani. Seperti hak atas tanah, hak atas benih, hak atas air dan seterusnya.

"Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, SPI menyatakan kita petani dan masyarakat pedesaan perlu mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden agar berlangsung dengan baik," tuturnya.

baca juga: JAK Yogyakarta Desak Presiden Keluarkan Perppu Revisi UU KPK

Henry menambahkan, dengan  pengalaman, pemahaman yang kuat atas berbagai kendala di masa sebelumnya, track record,  konsep, jaringan nasional, internasional, struktur organisasi, dan kader yang ada pada SPI, SPI siap mengkonsolidasikan kekuatannya itu untuk bersama-sama  pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan kabinetnya  yang baru.

"SPI selalu siap mengawal kebijakan dan memastikan pencapaian target  pelaksanaan  reforma agraria, kedaulatan pangan, dan pemenuhan UNDROP," tutupnya. (OL-3)