Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo membagikan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada 5.200 kepala keluarga untuk dikelola secara swadaya maupun berkelompok melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
SK untuk pengelolaan tanah dengan total luas 133.000 hektare itu diberikan secara simbolis oleh Presiden kepada warga dan masyarakat adat di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Hadir dalam acara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi-muljono, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang, dan sejumlah pejabat lain.
Dalam kesempatan itu Presiden menjelaskan bahwa selama ini terjadi ketimpangan atas penguasaan lahan. Akses terhadap pengelolaan lahan sebagian besar dikuasai korporasi. Masalah itu menyebabkan konflik perebutan lahan antara masyarakat yang tinggal lama maupun secara adat mempunyai hak ulayat atas tanah dan pihak koorporasi.
Kehadiran reformasi agraria, salah satunya program TORA, untuk memberikan keadilan akses lahan kepada rakyat. "Itu yang menyebabkan konflik tanah di semua provinsi," ujar Presiden.
Presiden menuturkan seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang diberikan kepada rakyat. Namun, sejak 1945 hingga 2015, realisasinya hanya 46 juta sertifikat yang dikeluarkan pemerintah. Masih tersisa 80 juta yang belum tesertifikasi.
Untuk mengejar target penyelesai-an sertifikasi lahan pada 2025, pemerintah mendesak menteri terkait untuk segera menyelesaikannya.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan selama ini redistribusi lahan untuk TORA sebagian besar berasal dari kawasan hutan seluas 4,5 juta ha.
"Yang bukan kawasan hutan berasal dari yang sertifikatnya sudah habis, telantar, dan sebagainya seluas 0,4 juta hektare," ujar Darmin. (Ind/Mal/X-6)
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.
BPK telah mengeluarkan laporan evaluasi atas kinerja Badan Bank Tanah. Laporan ini menyoroti aspek tata kelola, akuisisi lahan, dan penyediaan tanah untuk reforma agraria.
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan target swasembada pangan di 2027 terlalu ambisius. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu.
Lewat reforma agraria, akses terhadap tanah menjadi pintu gerbang menuju kesejahteraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved