Jumat 06 September 2019, 07:30 WIB

5.200 Warga Terima SK Tanah dari Presiden

Ind/Mal/X-6 | Nusantara
5.200 Warga Terima SK Tanah dari Presiden

PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalbar, kemarin

 

PRESIDEN Joko Widodo membagikan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada 5.200 kepala keluarga untuk dikelola secara swadaya maupun berkelompok melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

SK untuk pengelolaan tanah dengan total luas 133.000 hektare itu diberikan secara simbolis oleh Presiden kepada warga dan masyarakat adat di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.

Hadir dalam acara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi-muljono, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang, dan sejumlah pejabat lain.

Dalam kesempatan itu Presiden menjelaskan bahwa selama ini terjadi ketimpangan atas penguasaan lahan. Akses terhadap pengelolaan lahan sebagian besar dikuasai korporasi. Masalah itu menyebabkan konflik perebutan lahan antara masyarakat yang tinggal lama maupun secara adat mempunyai hak ulayat atas tanah dan pihak koorporasi.

Kehadiran reformasi agraria, salah satunya program TORA, untuk memberikan keadilan akses lahan kepada rakyat. "Itu yang menyebabkan konflik tanah di semua provinsi," ujar Presiden.

Presiden menuturkan seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang diberikan kepada rakyat. Namun, sejak 1945 hingga 2015, realisasinya hanya 46 juta sertifikat yang dikeluarkan pemerintah. Masih tersisa 80 juta yang belum tesertifikasi.

Untuk mengejar target penyelesai-an sertifikasi lahan pada 2025, pemerintah mendesak menteri terkait untuk segera menyelesaikannya.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan selama ini redistribusi lahan untuk TORA sebagian besar berasal dari kawasan hutan seluas 4,5 juta ha.

"Yang bukan kawasan hutan berasal dari yang sertifikatnya sudah habis, telantar, dan sebagainya seluas 0,4 juta hektare," ujar Darmin. (Ind/Mal/X-6)

Baca Juga

Antara

Usai Lari pagi, Wapres Datangi Nelayan Pulau Cangkir

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:45 WIB
Tak hanya menyapa, Ma’ruf dan Wury pun turut membeli ikan-ikan segar yang ditawarkan para...
Ilustrasi

78,68 Persen Warga Bangka Tengah Sudah Divaksinasi Dosis I

👤Ant 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:29 WIB
Ia mengatakan, dari 120.594 warga yang sudah divaksin, baru sebanyak 97.513 warga mendapatkan vaksin...
Dok. Sahabat Ganjar

Sahabat Ganjar Jabar Rebut Simpati Lewat Aksi Sosial 

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:15 WIB
Perwakilan DPW Sahabat Ganjar MIla Kurnia Jawa Barat mengatakan, semua aktivitas dilakukan dengan melakukan kegiatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya