PRESIDEN Joko Widodo membagikan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada 5.200 kepala keluarga untuk dikelola secara swadaya maupun berkelompok melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
SK untuk pengelolaan tanah dengan total luas 133.000 hektare itu diberikan secara simbolis oleh Presiden kepada warga dan masyarakat adat di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Hadir dalam acara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi-muljono, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang, dan sejumlah pejabat lain.
Dalam kesempatan itu Presiden menjelaskan bahwa selama ini terjadi ketimpangan atas penguasaan lahan. Akses terhadap pengelolaan lahan sebagian besar dikuasai korporasi. Masalah itu menyebabkan konflik perebutan lahan antara masyarakat yang tinggal lama maupun secara adat mempunyai hak ulayat atas tanah dan pihak koorporasi.
Kehadiran reformasi agraria, salah satunya program TORA, untuk memberikan keadilan akses lahan kepada rakyat. "Itu yang menyebabkan konflik tanah di semua provinsi," ujar Presiden.
Presiden menuturkan seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang diberikan kepada rakyat. Namun, sejak 1945 hingga 2015, realisasinya hanya 46 juta sertifikat yang dikeluarkan pemerintah. Masih tersisa 80 juta yang belum tesertifikasi.
Untuk mengejar target penyelesai-an sertifikasi lahan pada 2025, pemerintah mendesak menteri terkait untuk segera menyelesaikannya.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan selama ini redistribusi lahan untuk TORA sebagian besar berasal dari kawasan hutan seluas 4,5 juta ha.
"Yang bukan kawasan hutan berasal dari yang sertifikatnya sudah habis, telantar, dan sebagainya seluas 0,4 juta hektare," ujar Darmin. (Ind/Mal/X-6)
