Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah KabupatenProbolinggo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa belasan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik dugaan sumber gratifikasi dan kepemilikan aset Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.
Dalam pengembangan kasus gratifikasi dan pencucian uang, penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi untuk mengumpulkan bukti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti kasus jual beli jabatan penjabat kepala desa (pj kades) di Kabupaten Probolinggo
Korporasi dapat melakukan percepatan peningkatan produksi dan ekspor pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Sejumlah pj kades yang diperiksa itu yakni Pj Kades Jambangan Sri Sukarsih, Pj Kades Pakel Hendrik Wiyoko, Pj Kades Kedungsupit Mohamad Yunus. dll
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai bukti dalam kasus jual beli jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo.
Ditjen PKH berkomitmen untuk terus melaksanakan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit hewan menular strategis (PHMS) di Indonesia melalui program vaksinasi.
Penyidik KPK menyelisik mekanisme pendaftaran jual beli jabatan kades dengan memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo.
KPK menyelisik dugaan kongkalikong pengusulan nama-nama calon penjabat kepala desa (pj kades) dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo.
KPK juga menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka.
KPK melakukan pemeriksaan terhadap 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
''Adapun salah satu tempat yang dilakukan upaya paksa penggeledahan yaitu rumah dinas Jabatan Bupati Probolinggo," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (2/9).
Dukungan masyarakat dibutuhkan bukan cuma dalam kinerja penindakan, namun juga untuk pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK.
"KPK mengimbau kepada para tersangka lain (17 orang) untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK."
"Ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya."
"Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare."
Uang itu merupakan pemberian atau setoran dari para calon kepala desa.
"Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 31 Agustus hingga 19 September 2021."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved