Selasa 09 November 2021, 22:35 WIB

KPK Titipkan 14 Tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Faishol Taselan | Nusantara
KPK Titipkan 14 Tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah ASN Pemkab Probolingo, Jawa Timur, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap seleksi pejabat sementara kepala desa.

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menitipkan sebanyak 14 tersangka di ruang tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka adalah tersangka
kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.


"Kejati Jatim menerima 14 orang tersangka terdiri dari 13 laki-laki dan
satu perempuan. Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Kejati Jatim
Cabang Rutan Kelas I Surabaya," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum
(Kasipenkum) Kejati Jatim Fathur Rohman di Surabaya, Selasa (9/11).

Penitipan tersangka itu dilakukan dalam rangka penuntutan atas nama
terdakwa Ali Wafa dan kawan-kawan. Ali Wafa merupakan tersangka pemberi
suap.

"Kami menerima titipan tahanan dari KPK. Ada belasan orang. Informasi
lebih lanjut mohon dikonfirmasi ke KPK langsung," kata Fathur.

Setelah menjalani tahanan ini, ke 14 tersangka tidak lama lagi akan menjadi persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

KPK menangkap dan menetapkan sejumlah orang dalam kasus dugaan suap
terkait jual beli jabatan Kades di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang juga melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR RI, yang juga pernah menjabat Bupati Probolinggo dua periode. Selain itu, KPK juga menetapkan 20 tersangka lain.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, pemilihan kades serentak
tahap II di Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan 27 Desember
2021 mengalami pengunduran jadwal.

Terhitung pada 9 September 2021 lalu ada 252 kepala desa dari 24
kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang tuntas menjabat. Sejumlah ASN di Pemkab Probolinggo diusulkan mengisinya.

KPK menyebut, ada persyaratan khusus untuk pengusulan itu. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari Hasan, suami bupati.

Para calon penjabat kepala desa itu juga diwajibkan memberikan dan
menyetorkan uang senilai Rp20 juta per orang, ditambah upeti
penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare. (N-2)

 

Baca Juga

dok.Humas Pemprov Jateng

Tips Ganjar Pranowo Cegah Korupsi dan Pungli di Jawa Tengah

👤Haryanto 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 08:05 WIB
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut perilaku korup bisa dilakukan siapa saja. Ganjar menilai, korupsi bisa dicegah dengan...
MI/Voucke Lontaan

Polda Sulut Tangkap Dua Warga Terduga Penyelundup 8 Senjata Api

👤Voucke Lontaan 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 06:55 WIB
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Utara, menangkap dua pria berinisial, OM, 18, dan FM, 22, warga Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe...
dok.ist

Santri Dukung Ganjar Kalteng Silaturahmi ke Pesantren Nurul Sholihin

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 06:50 WIB
RELAWAN Santri Dukung Ganjar Kalimantan Tengah (Kalteng) berkunjung ke Pesantren dan Panti Asuhan Nurul Sholihin, Palangka...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya