Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyoroti fenomena masyarakat yang belakangan ini lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibandingkan polisi.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian WISPI.
KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final
Polisi juga mendalami motif aksi perusakan tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan kelompok motor tertentu.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
MENTERI Pertanian Amran Sulaiman menyatakan keberadaan personel kepolisian di lingkungan Kementerian Pertanian memberikan dampak positif.
Sejak adanya putusan MK tersebut maka sumber daya manusia (SDM) Polri pada struktur jabatan sipil tidak sah
DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa anggota Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu soal polisi yang bisa menyadap tanpa izin hakim dalam UU KUHAP.
Pendekatan humanis yang diterapkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam Operasi Zebra 2025 menjadi simbol kemanusiaan sekaligus perlindungan terhadap pengguna jalan.
Menurut dia, kepolisian hadir untuk memberikan ruang dan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Meskipun amar putusan MK tidak menyebutkan kewajiban mundur ataupun periode transisi, substansi putusan jelas menegaskan larangan normatif.
Kasus mahasiswi Universitas Pakuan (Unpak) Bogor yang jatuh dari lantai 3 di salah satu gedung kampus hingga saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian.
12 rawat inap di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, enam rawat inap di RS Yarsi. Lalu, satu rawat inap di RS Polri, Jakarta Timur (siswa F pelaku ledakan), dan satu rawat inap di RSCM.
Surat tulisan tangan yang ditemukan di barang pribadi mahasiswi Universitas Pakuan itu kini menjadi bagian dari proses penyelidikan.
Mahkamah menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.
Aiptu Dulyani kemudian mengembalikan uang yang sempat diberikan kepadanya. Dia lanjut menilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved