NEWSTICKER

Berita Terbaru Pkl Hari Ini

Berdagang di Jalan Raya, Pedagang Pasar Senen Akan Direlokasi
08/11/2019 22:17
Menurut Kepala Satpol PP DKI Arifin, pihaknya belum bisa menertibkan para pedagang dari jalan dan trotoar selama belum ada kepastian kios sementara.
Pemprov DKI Tata PKL di Kegiatan Car Free Day
03/11/2019 13:13
Ada pembagian zona untuk PKL, pembagian ini harus dipatuhi agar tiap orang dapat dengan nyaman berkegiatan di CFD.
Car Free Day Minggu Ini, PKL Direlokasi Sesuai Zona
03/11/2019 11:33
Penertiban lokasi berdagang tidak mendapat penolakan dari PKL, mereka justru senang karena tidak harus berebut lapak
Penempatan PKL di Trotoar Ramah Pejalan Kaki dan Lingkungan
02/11/2019 18:45
Sebanyak tiga kawasan trotoar yang dipastikan menjadi penempatan PKL di tahap awal yakni Cikini, Kramat, dan Sudirman-Thamrin.
Pemprov DKI Susun Masterplan Penempatan PKL Di Trotoar
31/10/2019 21:10
Dalam menempatkan titik PKL di trotoar banyak variabel yang memengaruhi. Variabel itu akan menjadi dasar jenis usaha, durasi waktu berjualan, hingga promosi yang dilakukan.
PKL Rusak Jalur Sepeda di Kembangan
30/10/2019 12:30
Beberapa titik jalur sepeda terlihat rusak, jalur sepeda yang berwarna hijau berubah menjadi hitam pekat seperti terkena tumpahan minyak panas.
Desember, Pemprov Tempatkan PKL di Trotoar
30/10/2019 08:53
Ada tiga trotoar yang akan menjadi pilot project yakni trotoar di Cikini, Jalan Kramat, dan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.
Penataan PKL Kota Tua Rampung November
28/10/2019 22:17
Risan menegaskan akan menertibkan PKL yang tetap berjualan di tempat umum. Keberadaan mereka, katanya, mengganggu warga mapun pengendara yang selama ini melintas.
Dinas KUMKMP Koordinasikan Pembangunan Trotoar dan Penempatan PKL
14/10/2019 12:36
Dalam Permen 03/2014 itu trotoar yang bisa ditempatkan PKL adalah trotoar yang memiliki lebar lebih dari 5 meter.
Ombudsman Minta Pemprov DKI tidak Istimewakan PKL
09/10/2019 12:40
"Peraturan Pemerintah No 34/2006 tentang Jalan lebih menegaskan fungsi trotoar tersebut. Pasal 34 ayat (4) menyatakan, bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki."
Adu Argumen Anies dan Basuki Soal PKL di Trotoar
17/9/2019 12:17
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar, khususnya di Tanah Abang.
Dinas Bina Marga Pastikan tak Semua Trotoar Bisa Ditempati PKL
11/9/2019 19:15
Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan tidak semua trotoar boleh ditempati oleh PKL dalam rencana penataan ini.
DPRD : PKL Boleh Di Trotoar Asal tak Ganggu Pejalan Kaki
10/9/2019 22:20
"Saya mendukung, dengan syarat tidak mengganggu pejalan kaki. Trotoar tetap harus terlihat bersih, rapi dan tertib. Kalau pejalan kaki bisa jalan, untuk apa diusir-usir," kata Syarif
Kucing-kucingan PKL dengan Satpol PP
08/9/2019 01:55
WALAU harus kucing-kucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kucing-kucingan PKL dengan Satpol PP
07/9/2019 14:00
‘Perseteruan’ antara pedagang kaki lima dan Satpol PP di mana pun seolah-olah tak pernah berakhir. Persoalan mendasar antara perut dan tegaknya aturan selalu jadi alasan.
Jualan di Pedestrian, PKL Jatibaru Mengaku Bayar Iuran Rp1 Juta
06/9/2019 17:01
"Jadi yang lapak dalam itu saya bayar Rp4 juta. Untuk luar ini (jalur pendestrian) bayar juga Rp1 juta per bulan," kata seorang pedagang
PSI Ancam Interpelasi Anies
06/9/2019 09:10
William Aditya mengamati yang sudah kontra dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ialah PDIP. Kalau separuh saja anggota PDIP mendukung, sudah bisa diinterpelasi.
Anies Tak Patuhi Putusan MA, PSI Rencana Gunakan Hak Interpelasi
05/9/2019 12:28
Hak interpelasi baru bisa diajukan ketika alat kelengkapan dewan sudah terbentuk
Anies Merasa tidak Harus Menjalankan Putusan MA
05/9/2019 09:35
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari tidak semua trotoar dapat digunakan oleh PKL. Saat ini pihaknya sedang membagi kawasan trotoar.
Anggap Putusan MA Kedaluwarsa, Anies Dinilai Hina Pengadilan
04/9/2019 19:15
William menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghina pengadilan karena menyebut putusan Mahkamah Agung kedaluwarsa.