Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WALAU harus kucingkucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), para pedagang kaki lima (PKL) tak pernah jera. Satu lokasi yang cukup disorot ialah PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Setiap hari ada pengawasan, tapi mereka sudah terbiasa. Kalau ada petugas, mereka kabur, tapi nanti kembali lagi," ungkap Zainal, petugas Satpol PP Jakarta Pusat, Jumat (6/9).
Bahkan, menurut Zainal, meski upaya penertiban sudah dilakukan berkali-kali, ternyata langkah tersebut tidak menyurutkan para PKL untuk kembali menggelar lapak dagangan mereka di trotoar Jalan Jatibaru Raya.
"Padahal, kita bersiaga dan memantau pergerakan para PKL. Kita juga arahkan mereka untuk tidak menyerobot jalur pejalan kaki," lanjutnya.
Katspol Tanah Abang, Aries Cahyadi, mengatakan pihaknya menertibkan PKL yang berdagang di pinggir Banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Penertiban dilakukan tadi," ujar Aries saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (6/9).
Selain melakukan penertiban, Satpol PP kembali melakukan sosialisasi dan imbauan, bahkan penyitaan terhadap barang-barang dagangan PKL. "Untuk dijadikan bukti di persidangan tipiring di pengadilan," papar Aries.
Namun, terbukti penyitaan barang dagangan tidak membuat PKL menyerah.
Pengakuan PKL
Berdasarkan pantauan Media Indonesia, lapak PKL mulai memenuhi jalur pedestrian Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak pukul 09.00 WIB. Ada pedagang pakaian, jilbab, sepatu, dan sandal. Selain itu, ada juga pedagang asongan. Mereka berdesakan di area yang terbatas.
Pejalan kaki yang akan melewati trotoar tersebut harus saling berbagi dengan pejalan kaki lainnya. Namun, tak jarang, langkah mereka terhenti untuk melihat-lihat barang yang ditawarkan pedagang.
Saat petugas Satpol PP bergerak, dengan sigap para PKL memindahkan barang-barang dagangan mereka. Jadi, PKL selalu kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Begitu petugas Satpol PP pergi menjauh, PKL kembali menata barang-barang dagangan mereka di tempat semula.
Para PKL mengaku nekat berjualan karena rutin membayar iuran. Seorang pedagang dompet, Khairul, mengatakan, setiap satu bulan ia membayar Rp4 juta harga sewa lahan kepada Ekspedisi Kobra Express sebagai pemilik lahan.
"Jadi, yang lapak dalam itu saya bayar Rp4 juta, untuk luar ini (jalur pedestrian) bayar Rp1 juta per bulan," kata Khairul, Jumat (6/9).
Namun, Khairul menegaskan tidak ada preman yang dibayar. "Tapi enggak ada backingan. Yang bayar preman juga lari kalau ada razia Satpol PP," sebutnya.
Senada dengan Khairul, pedagang pakaian yang tidak bersedia disebutkan namanya mengaku harus membayar agar bisa menggunakan lapak di pinggir jalur pedestrian.
"Kita cuma nyari makan, kalau enggak jualan gimana mau makan dan bayar (lapak jualan)," kilahnya.
Sementara itu, seorang petugas Satpol PP yang tidak mau disebutkan namanya membenarkan adanya preman yang menghalangi petugas Satpol PP saat penertiban.
"Mereka dibayar sama PKL. Backing untuk jaga-jaga. Kita juga sering bersitegang sama mereka yang ngakunya warga sini," paparnya. (J-2)
Sejumlah pedagang di Pasar Induk Kramat Jati mengeluhkan begitu banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pintu masuk sehingga membuat kawasan Los C dan H sepi.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menertibkan pedagang kaki lima (PKL) pada alur pintu masuk mobil di Stasiun Pasar Senen.
Penertiban PKL di Stasiun Pasar Senen bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, memastikan kebersihan area serta memperindah kawasan sekitar stasiun.
Setelah tiga tahap penertiban mulai dari Simpang Taman Safari hingga Puncak Pass, kini lahan-lahan yang sempat diduduki oleh para pedagang telah dipagari oleh para pemilik tanah.
Pengusaha Pejuang Bersatu (PPB) merupakan wadah organisasi yang diinisiasi stakeholder Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya.
Pembersihan jalur pedestrian tidak bisa sepenuhnya mengandalkan personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengevakuasi seorang anak yang diduga disiksa oleh orangtuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/6).
Kurban Fest 2025 merupakan bagian dari rangkaian program distribusi kurban yang digelar Baznas (Bazis) DKI Jakarta.
Ide tersebut muncul karena melihat ada warga yang kurang mampu perlu membayar biaya steril di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved