Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PANITIA Khusus (Pansus) tentang Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) menjadi peraturan daerah (Perda).
Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pemindahan jaringan utilitas seperti kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah dapat menciptakan pemandangan kota yang lebih rapi dan indah.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan dengan peraturan daerah yang kita bahas ini (SJUT) ada percepatan. Supaya estetika kota, kenyamanan, dan keamanan bisa lebih terjaga. Nantinya kita tidak lagi menemukan kabel-kabel terbang seperti yang ada sekarang,” ujar Pantas melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/6)
Ia juga menekankan, SJUT direncanakan bukan hanya menampung kabel listrik dan telekomunikasi. Namun mengintegrasikan saluran air minum dan gas.
Hal itu berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
Selain itu, lanjut Pantas, keberadaan SJUT mampu mempercepat perwujudan Jakarta menjadi kota berskala global pada level yang lebih tinggi.
Sebab salah satu indikator kota global yakni ketersediaan infrastruktur pengelolaan jaringan utilitas yang terpadu dan efisien. Yakni, memindahkan kabel-kabel ke bawah tanah.
“Sekarang kan baru urutan 74. Sementara lima tahun ini kita punya target bisa menjadi urutan ke 50 kota global,” ungkap Pantas.
Sementara Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin memastikan, sebagai BUMD yang ditugaskan akan menyiapkan strategi yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan fasilitas jaringan utilitas terpadu.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan, sambung Iwan, menganalisa bentuk dan desain yang proporsional dalam mengerjakan SJUT. Sehingga mampu menciptakan konstruksi yang efektif dan efisien.
“Nanti pada saat masa konstruksi, orang kita bekerja di jalur umum seperti ini tidak terlalu lama mengganggu. Kemudian bisa beroperasi dengan sempurna,” beber Iwan.
Dengan begitu, Iwan menekankan, akan terus berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait teknis pengerjaan SJUT tersebut.
“Kami berkoordinasi dengan Bina Marga nanti penugasannya kita bisa tahu mana yang duluan harus kita selesaikan,” jelas Iwan.
Adapun rencana mengintegrasikan saluran air minum dan jalur pipa gas, lanjut Iwan, terdapat desain khusus untuk pemasangan dan pengamanannya.
Sebab, butuh penanganan khusus dan mitigasi risiko dalam memisahkan aliran listrik dan air agar dapat terintegrasi secara utuh dalam satu kesatuan SJUT.
“Nah itu yang kita rangkum dalam satu desain. Pasti bisa sebagai target Jakarta menjadi kota global. Tentunya treatment utilitas itu harus benar-benar kita sajikan se-modern mungkin dan efektif,” pungkas dia. (Far/P-3)
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengevakuasi seorang anak yang diduga disiksa oleh orangtuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/6).
Kurban Fest 2025 merupakan bagian dari rangkaian program distribusi kurban yang digelar Baznas (Bazis) DKI Jakarta.
Ide tersebut muncul karena melihat ada warga yang kurang mampu perlu membayar biaya steril di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved