Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PANITIA Khusus (Pansus) tentang Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) menjadi peraturan daerah (Perda).
Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pemindahan jaringan utilitas seperti kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah dapat menciptakan pemandangan kota yang lebih rapi dan indah.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan dengan peraturan daerah yang kita bahas ini (SJUT) ada percepatan. Supaya estetika kota, kenyamanan, dan keamanan bisa lebih terjaga. Nantinya kita tidak lagi menemukan kabel-kabel terbang seperti yang ada sekarang,” ujar Pantas melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/6)
Ia juga menekankan, SJUT direncanakan bukan hanya menampung kabel listrik dan telekomunikasi. Namun mengintegrasikan saluran air minum dan gas.
Hal itu berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
Selain itu, lanjut Pantas, keberadaan SJUT mampu mempercepat perwujudan Jakarta menjadi kota berskala global pada level yang lebih tinggi.
Sebab salah satu indikator kota global yakni ketersediaan infrastruktur pengelolaan jaringan utilitas yang terpadu dan efisien. Yakni, memindahkan kabel-kabel ke bawah tanah.
“Sekarang kan baru urutan 74. Sementara lima tahun ini kita punya target bisa menjadi urutan ke 50 kota global,” ungkap Pantas.
Sementara Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin memastikan, sebagai BUMD yang ditugaskan akan menyiapkan strategi yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan fasilitas jaringan utilitas terpadu.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan, sambung Iwan, menganalisa bentuk dan desain yang proporsional dalam mengerjakan SJUT. Sehingga mampu menciptakan konstruksi yang efektif dan efisien.
“Nanti pada saat masa konstruksi, orang kita bekerja di jalur umum seperti ini tidak terlalu lama mengganggu. Kemudian bisa beroperasi dengan sempurna,” beber Iwan.
Dengan begitu, Iwan menekankan, akan terus berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait teknis pengerjaan SJUT tersebut.
“Kami berkoordinasi dengan Bina Marga nanti penugasannya kita bisa tahu mana yang duluan harus kita selesaikan,” jelas Iwan.
Adapun rencana mengintegrasikan saluran air minum dan jalur pipa gas, lanjut Iwan, terdapat desain khusus untuk pemasangan dan pengamanannya.
Sebab, butuh penanganan khusus dan mitigasi risiko dalam memisahkan aliran listrik dan air agar dapat terintegrasi secara utuh dalam satu kesatuan SJUT.
“Nah itu yang kita rangkum dalam satu desain. Pasti bisa sebagai target Jakarta menjadi kota global. Tentunya treatment utilitas itu harus benar-benar kita sajikan se-modern mungkin dan efektif,” pungkas dia. (Far/P-3)
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Memasuki siang hari, sebagian besar Jakarta mulai turun hujan kecuali Jakarta Barat yang akan berawan dan Kepulauan Seribu yang akan turun hujan disertai petir.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved