Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PANITIA Khusus (Pansus) tentang Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) menjadi peraturan daerah (Perda).
Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pemindahan jaringan utilitas seperti kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah dapat menciptakan pemandangan kota yang lebih rapi dan indah.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan dengan peraturan daerah yang kita bahas ini (SJUT) ada percepatan. Supaya estetika kota, kenyamanan, dan keamanan bisa lebih terjaga. Nantinya kita tidak lagi menemukan kabel-kabel terbang seperti yang ada sekarang,” ujar Pantas melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/6)
Ia juga menekankan, SJUT direncanakan bukan hanya menampung kabel listrik dan telekomunikasi. Namun mengintegrasikan saluran air minum dan gas.
Hal itu berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
Selain itu, lanjut Pantas, keberadaan SJUT mampu mempercepat perwujudan Jakarta menjadi kota berskala global pada level yang lebih tinggi.
Sebab salah satu indikator kota global yakni ketersediaan infrastruktur pengelolaan jaringan utilitas yang terpadu dan efisien. Yakni, memindahkan kabel-kabel ke bawah tanah.
“Sekarang kan baru urutan 74. Sementara lima tahun ini kita punya target bisa menjadi urutan ke 50 kota global,” ungkap Pantas.
Sementara Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin memastikan, sebagai BUMD yang ditugaskan akan menyiapkan strategi yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan fasilitas jaringan utilitas terpadu.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan, sambung Iwan, menganalisa bentuk dan desain yang proporsional dalam mengerjakan SJUT. Sehingga mampu menciptakan konstruksi yang efektif dan efisien.
“Nanti pada saat masa konstruksi, orang kita bekerja di jalur umum seperti ini tidak terlalu lama mengganggu. Kemudian bisa beroperasi dengan sempurna,” beber Iwan.
Dengan begitu, Iwan menekankan, akan terus berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait teknis pengerjaan SJUT tersebut.
“Kami berkoordinasi dengan Bina Marga nanti penugasannya kita bisa tahu mana yang duluan harus kita selesaikan,” jelas Iwan.
Adapun rencana mengintegrasikan saluran air minum dan jalur pipa gas, lanjut Iwan, terdapat desain khusus untuk pemasangan dan pengamanannya.
Sebab, butuh penanganan khusus dan mitigasi risiko dalam memisahkan aliran listrik dan air agar dapat terintegrasi secara utuh dalam satu kesatuan SJUT.
“Nah itu yang kita rangkum dalam satu desain. Pasti bisa sebagai target Jakarta menjadi kota global. Tentunya treatment utilitas itu harus benar-benar kita sajikan se-modern mungkin dan efektif,” pungkas dia. (Far/P-3)
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved