Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Khusus (Pansus) tentang Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) menjadi peraturan daerah (Perda).
Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pemindahan jaringan utilitas seperti kabel listrik dan telekomunikasi ke bawah tanah dapat menciptakan pemandangan kota yang lebih rapi dan indah.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan dengan peraturan daerah yang kita bahas ini (SJUT) ada percepatan. Supaya estetika kota, kenyamanan, dan keamanan bisa lebih terjaga. Nantinya kita tidak lagi menemukan kabel-kabel terbang seperti yang ada sekarang,” ujar Pantas melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/6)
Ia juga menekankan, SJUT direncanakan bukan hanya menampung kabel listrik dan telekomunikasi. Namun mengintegrasikan saluran air minum dan gas.
Hal itu berpotensi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
Selain itu, lanjut Pantas, keberadaan SJUT mampu mempercepat perwujudan Jakarta menjadi kota berskala global pada level yang lebih tinggi.
Sebab salah satu indikator kota global yakni ketersediaan infrastruktur pengelolaan jaringan utilitas yang terpadu dan efisien. Yakni, memindahkan kabel-kabel ke bawah tanah.
“Sekarang kan baru urutan 74. Sementara lima tahun ini kita punya target bisa menjadi urutan ke 50 kota global,” ungkap Pantas.
Sementara Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin memastikan, sebagai BUMD yang ditugaskan akan menyiapkan strategi yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan fasilitas jaringan utilitas terpadu.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan, sambung Iwan, menganalisa bentuk dan desain yang proporsional dalam mengerjakan SJUT. Sehingga mampu menciptakan konstruksi yang efektif dan efisien.
“Nanti pada saat masa konstruksi, orang kita bekerja di jalur umum seperti ini tidak terlalu lama mengganggu. Kemudian bisa beroperasi dengan sempurna,” beber Iwan.
Dengan begitu, Iwan menekankan, akan terus berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait teknis pengerjaan SJUT tersebut.
“Kami berkoordinasi dengan Bina Marga nanti penugasannya kita bisa tahu mana yang duluan harus kita selesaikan,” jelas Iwan.
Adapun rencana mengintegrasikan saluran air minum dan jalur pipa gas, lanjut Iwan, terdapat desain khusus untuk pemasangan dan pengamanannya.
Sebab, butuh penanganan khusus dan mitigasi risiko dalam memisahkan aliran listrik dan air agar dapat terintegrasi secara utuh dalam satu kesatuan SJUT.
“Nah itu yang kita rangkum dalam satu desain. Pasti bisa sebagai target Jakarta menjadi kota global. Tentunya treatment utilitas itu harus benar-benar kita sajikan se-modern mungkin dan efektif,” pungkas dia. (Far/P-3)
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved