Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENEMPATAN pedagang kaki lima (PKL) di tiga kawasan trotoar masih menunggu selesainya masterplan yang disusun oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta.
Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Adi Ariantara menegaskan dalam menempatkan titik PKL di trotoar banyak variabel yang memengaruhi. Variabel itu akan menjadi dasar jenis usaha, durasi waktu berjualan, hingga promosi yang dilakukan.
"Jadi ada banyak variabelnya. Kita tidak bisa asal menempatkan. Kalau ternyata bukan itu yang dibutuhkan jadi tidak laku," ungkap Adi ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (31/10).
Ada sebanyak tiga kawasan trotoar yang dipastikan menjadi penempatan PKL di tahap awal yakni Cikini, Kramat, dan Sudirman-Thamrin.
Menurtunya kebutuhan masyarakat terhadap PKL di tiga kawasan trotoar itu berbeda satu sama lain. Sehingga kajian yang mendalam dan menyeluruh harus dilakukan.
Baca juga : DPRD bakal Coret Anggaran Pemprov DKI yang tidak Wajar
"Jenis usaha di depan sekolah, di depan kantor swasta, di depan kantor pemerintahan pasti berbeda-beda. Itu dulu yang mau kita ketahui sehingga tepat penempatannya," ujarnya.
Tidak hanya itu, variabel itu juga memengaruhi bentuk fisik lahan usaha PKL.
"Seperti di titik A dan B antara gerobak maupun tenda atau sekadar booth, itu pasti beda-beda kebutuhannya. Karena mungkin ada trotoar yang ramainya hanya di jam-jam tertentu sehingga sebaiknya pakai gerobak sehingga penjualnya mudah kalau mau bergerak ke tempat lain," tukasnya.
Namun, Adi menjamin pada Desember nanti titik penempatan PKL sudah bisa ditentukan dan persetujuan penempatan PKL bisa direkomendasikan ke masing-masing wali kota.
"Yang menempatkan itu wali kota. Kami hanya rekomendasi ke wali kota. Lalu wali kota membuat SK lokasi penempatan PKL," ungkapnya.(OL-7)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan trotoar dan saluran di Jalan Falatehan, kawasan Blok M ASEAN, Kebayoran Baru
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengeluarkan peraturan dengan melarang para penjual hewan kurban untuk tidak berjualan di trotoar.
Yudha pun berjanji akan mengirimkan data besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan trotoar kepada awak media kemarin.
Dari pantauan di lapangan, papan seng terlihat memakan setengah badan trotoar. Penutup seng tersebut diberikan cat berwarna biru.
Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan surat edaran (SE) pemilik usaha seperti restoran atau kafe agar menyediakan lahan parkir memadai.
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengimbau pengusaha restoran untuk bertanggung jawab menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung agar tidak ke trotoar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved