Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENEMPATAN pedagang kaki lima (PKL) di tiga kawasan trotoar masih menunggu selesainya masterplan yang disusun oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta.
Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Adi Ariantara menegaskan dalam menempatkan titik PKL di trotoar banyak variabel yang memengaruhi. Variabel itu akan menjadi dasar jenis usaha, durasi waktu berjualan, hingga promosi yang dilakukan.
"Jadi ada banyak variabelnya. Kita tidak bisa asal menempatkan. Kalau ternyata bukan itu yang dibutuhkan jadi tidak laku," ungkap Adi ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (31/10).
Ada sebanyak tiga kawasan trotoar yang dipastikan menjadi penempatan PKL di tahap awal yakni Cikini, Kramat, dan Sudirman-Thamrin.
Menurtunya kebutuhan masyarakat terhadap PKL di tiga kawasan trotoar itu berbeda satu sama lain. Sehingga kajian yang mendalam dan menyeluruh harus dilakukan.
Baca juga : DPRD bakal Coret Anggaran Pemprov DKI yang tidak Wajar
"Jenis usaha di depan sekolah, di depan kantor swasta, di depan kantor pemerintahan pasti berbeda-beda. Itu dulu yang mau kita ketahui sehingga tepat penempatannya," ujarnya.
Tidak hanya itu, variabel itu juga memengaruhi bentuk fisik lahan usaha PKL.
"Seperti di titik A dan B antara gerobak maupun tenda atau sekadar booth, itu pasti beda-beda kebutuhannya. Karena mungkin ada trotoar yang ramainya hanya di jam-jam tertentu sehingga sebaiknya pakai gerobak sehingga penjualnya mudah kalau mau bergerak ke tempat lain," tukasnya.
Namun, Adi menjamin pada Desember nanti titik penempatan PKL sudah bisa ditentukan dan persetujuan penempatan PKL bisa direkomendasikan ke masing-masing wali kota.
"Yang menempatkan itu wali kota. Kami hanya rekomendasi ke wali kota. Lalu wali kota membuat SK lokasi penempatan PKL," ungkapnya.(OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Peristiwa ini bermula pada pukul 23.40 WIB saat tim opsnal mendapat laporan adanya korban yang ditemukan dalam kondisi tergeletak dan penuh darah di trotoar
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan trotoar dan saluran di Jalan Falatehan, kawasan Blok M ASEAN, Kebayoran Baru
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengeluarkan peraturan dengan melarang para penjual hewan kurban untuk tidak berjualan di trotoar.
Yudha pun berjanji akan mengirimkan data besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan trotoar kepada awak media kemarin.
Dari pantauan di lapangan, papan seng terlihat memakan setengah badan trotoar. Penutup seng tersebut diberikan cat berwarna biru.
Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan surat edaran (SE) pemilik usaha seperti restoran atau kafe agar menyediakan lahan parkir memadai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved