Kamis 31 Oktober 2019, 20:35 WIB

DPRD bakal Coret Anggaran Pemprov DKI yang tidak Wajar

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DPRD bakal Coret Anggaran Pemprov DKI yang tidak Wajar

MI/ROMMY PUJIANTO
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tengah memberikan keterangan kepada wartawan.

 

POLITISI Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan akan menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Sebelumnya terdapat anggaran Lem Aibon senilai Rp82 miliar dan pulpen berjenis drawing pen senilai Rp124 miliar yang saat ini sedang disesuaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mata anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Timur.

Baca juga: DPRD DKI Kecam Kenaikan Anggaran TGUPP

Taufik menegaskan DPRD masih punya banyak waktu untuk menyisir anggaran secara detail karena pengesahan APBD 2020 ditargetkan pada akhir November mendatang.

"Sudah pasti dicoret. Kan kita sisir. Sekarang disisir. Sempat, keburu, ini sisir satu-satu. Sudah, kalau anggaran itu pasti dicoret, mau ngapain sekolah beli lem. Buat apa coba, buat ngelem?" tegas Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).

Menurutnya perencaaan anggaran ini tidak terlalu buruk. Sebab, munculnya anggaran-anggaran tidak wajar selalu terjadi tiap tahun. Namun, hanya sedikit yang terekspos ke media. Ia pun menjamin akan menyisir anggaran dengan detail.

"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir. Cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan. Kan bisa dilihat itu di dalam pembahasan," tuturnya.

Dengan membahas anggaran dari KUAPPAS hingga berbentuk Rancangan APBD menurutnya ada pengawasan berlapis yang dilakukan.

"Kan ada dua tahapan. Sekarang aja lagi disisir peritem. Ini kan KUA-PPAS, begitu ada MoU, maka ada pembahasan APBD. Jadi ada dua tahap. Pembahasan APBD turunan dari KUA-PPAS, disisir lagi di komisi," ungkapnya. (Put/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More