Berita Terbaru penegakan hukum Hari Ini

OJK Pungut Denda Rp3,6 M dari Pelaku Pasar Modal yang Nakal

OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3,6 miliar kepada sejumlah manajer investasi dan emiten yang dinyatakan melanggar dalam bidang pasar modal per April 2024.

Penegakan Hukum Harus Memberikan Keadilan dan Dirasakan Masyarakat

"Masih banyak persoalan tindak pidana umum juga yang menyangkut masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah.”

Ketegangan di Kampus Amerika Memuncak Akibat Protes Pro-Palestina

Protes pro-Palestina yang dipicu marahnya mahasiswa terhadap pejabat universitas dan penegak hukum telah mengakibatkan ketegangan yang memburuk di beberapa kampus Amerika. 

PKS : Dissenting Opinion Hakim MK Penanda Masih Ada Harapan Demokrasi di Indonesia

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai tiga hakim MK yang memiliki dissenting opinion memberikan harapan bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. 

Kemnaker Imbau Perusahaan Komitmen Bayar THR

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan untuk menunaikan kewajibannya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024.

58 Tersangka Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diburu KLHK

KLHK tengah memburu sebanyak 58 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dengan kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan

Penggeledahan di Rutan KPK Dipertanyakan, IM57+: Ada Kerajaan Kecil?

ALASAN penggeledahan di rumah tahanan (rutan) yang dilakukan KPK dipertanyakan. Sebab, harus melakukan upaya paksa untuk mencari barang bukti di markasnya sendiri.

Kasus Firli tak Kunjung Rampung, Pengamat : Preseden Buruk Penegakan Hukum

Berkas perkara kasus pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri tersebut belum juga dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI

Persepsi Penegakan Hukum Anjlok, Pemerintah Diminta Waspada

SEBANYAK 33,5% responden survei Indikator Politik Indonesia menyatakan penegakan hukum di Indonesia buruk. Temuan itu seyogianya menjadi lampu kuning bagi pemerintah.

Survei LSI: Mayoritas Publik Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Buruk

SURVEI terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi buruk atau sangat buruk.

API Minta Pemerintah Tindak Tegas Importir Baju Bekas Ilegal

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana menegaskan saat ini tidak ada penindakan hukum terhadap importir ilegal, tetapi penindakan hukum justru diberikan kepada pedagang kecil.

Anak Gus Dur Nilai Penegakan Hukum Periode Kedua Jokowi Buruk

ANAK ketiga Presiden ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Anita Wahid, menilai penegakan hukum di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk.

15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika

SEBANYAK 15 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan sikap atas perilaku presiden dan para pejabat negara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Atasi Masalah Bangsa

KOORDINATOR TPDI Petrus Selestinus berharap Mahfud MD akan tetap pada berpegang pada isu penegakan hukum dalam debat cawapres  untuk membereskan masalah bangsa ini.

Lestari Moerdijat: Penuntasan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Harus Jadi Perhatian Bersama

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan penuntasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama dalam upaya mewujudkan perlindungan menyeluruh.

PPATK Perlu Ungkap Transaksi Curigakan Rp 51,4 Triliun oleh 100 Caleg

PPATK menyebut laporan penerimaan dana untuk para bendahara parpol itu didapatkan dari IFTI terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.

7 Aturan Pelaksana UU TPKS Harus Segera Disahkan, Waktu Tersisa 6 Bulan

HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan. 

Tertibkan Knalpot Brong, Korlantas Lakukan Upaya Soft dan Hard Power 

Untuk menangani masalah knalpot brong, Polri akan melakukan tindakan soft power memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat hingga tindakan hard power melakukan penegakan hukum. 

Guru Besar UKI : Prinsip Business Judgment Rule Lindungi Direksi BUMN dari Jeratan Hukum

Guru Besar UKI, Prof. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA. menyampaikan orasi ilmiah berjudul ‘Direksi Kebal Hukum? : Kajian Hukum Bisnis dalam Perspektif Restrukturisasi BUMN”.

Garda Samudra untuk Kawal Kepentingan Nasional di Laut

UNTUK mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mencanangkan strategi Garda Samudra yang ditopang alutsista siap tempur

Pendidikan, Ruh Kemerdekaan dan Kunci Pembangunan

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia