Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

Polisi Perlu Bergerak Cepat Tindak Aduan KDRT

PENEGAK hukum dalam hal ini pihak kepolisian perlu bertindak cepat dalam menanggapi aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Anies Janji Tak Akan biarkan Pemerkosa Melenggang Tanpa Dihukum

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum. 

Guru Besar UKI : Prinsip Business Judgment Rule Lindungi Direksi BUMN dari Jeratan Hukum

Guru Besar UKI, Prof. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA. menyampaikan orasi ilmiah berjudul ‘Direksi Kebal Hukum? : Kajian Hukum Bisnis dalam Perspektif Restrukturisasi BUMN”.

7 Aturan Pelaksana UU TPKS Harus Segera Disahkan, Waktu Tersisa 6 Bulan

HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan. 

Lestari Moerdijat: Penuntasan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Harus Jadi Perhatian Bersama

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan penuntasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama dalam upaya mewujudkan perlindungan menyeluruh.

58 Tersangka Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diburu KLHK

KLHK tengah memburu sebanyak 58 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dengan kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan

Lantik Dua DPD, IPHI 1987 Ingatkan Jaga Integritas Bela Masyarakat Kurang Mampu

IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Dunia Internasional Apresiasi Upaya RI dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Upaya pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan teknologi untuk penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi diapresiasi dunia internasional.

Butuh Penguatan Regulasi untuk Tangani Modus Baru TPPO

MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.

66% Kebakaran Gambut Terjadi di Tempat Sama

GREENPEACE Indonesia menyebut kebakaran lahan gambut sepanjang 2023 lalu mencapai 599 ribu hektare yang terjadi di 211 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

Psikolog: Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Kekerasan Tambahan bagi Korban

KASUS kekerasan seksual terhadap dua anak perempuan di bawah umur di Purworejo menyita perhatian publik. Kakak beradik DSA (15) dan KSH (17) menjadi korban pelecehan seksual oleh sejumlah orang

Kemenhut Gandeng Polri untuk Maksimalkan Upaya Perlindungan Hutan

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama dengan Polri untuk memaksimalkan upaya perlindungan hutan di Indonesia.

Wakapolda Kalteng : Tindakan Tegas Dibutuhkan untuk Tegakkan Hukum

WAKAPOLDA Kalteng Brigjen Pol. Ida Oetari Poernamasasi mengingatkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan efektif dari lembaga penegak hukum sebagai prinsip kepemimpinan yang terpenting.

Rusak Hutan Lindung di Batam, Direktur PT PMB Divonis 7 Tahun Bui

DIREKTUR PT Prima Makmur Batam (PMB) Ramudah alias Ayang (44) divonis majelis hakim PN Batam penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara.

Aktivis 98 Minta KPK Proaktif Tindak Lanjuti Dugaan Penyelewengan Uang Negara

Lembaga anti rasywah itu diminta tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

Perusahaan Ambil Air Tanpa Izin Dapat Diproses Hukum 

Perusahaan yang tidak bisa menunjukkan izin pengambilan air, maka aparat penegak hukum harus segera memproses kasus tersebut.

Penegakan Hukum Lemah pada Pelanggar Turunkan Kepercayaan Investor

Menurut Direktur Riset CORE), Piter Abdullah, kasus pelanggaran hukum yang lambat ditindak secara tidak langsung dapat menurunkan kepercayaan kalangan investor. 

Provinsi Banten Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih

Komitmen itu ditunjukkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Mewujudkan Provinsi Banten Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Pendopo Gubernur Banten.

Penegakan Hukum Pengambilan Mata Air Tanpa Izin Harus Disegerakan

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti bahkan mengingatkan, law enforcement harus disegerakan, guna menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pemanfaatan mata air.

Percepatan Implementasi UU TPKS Adalah Kebutuhan Bersama

Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2022 mencatat angka kekerasan siber berbasis gender (KSBG) meningkat dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus.

Premanisme di Mandura

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL