Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

58 Tersangka Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diburu KLHK

KLHK tengah memburu sebanyak 58 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dengan kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan

Penggeledahan di Rutan KPK Dipertanyakan, IM57+: Ada Kerajaan Kecil?

ALASAN penggeledahan di rumah tahanan (rutan) yang dilakukan KPK dipertanyakan. Sebab, harus melakukan upaya paksa untuk mencari barang bukti di markasnya sendiri.

Kasus Firli tak Kunjung Rampung, Pengamat : Preseden Buruk Penegakan Hukum

Berkas perkara kasus pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri tersebut belum juga dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI

Persepsi Penegakan Hukum Anjlok, Pemerintah Diminta Waspada

SEBANYAK 33,5% responden survei Indikator Politik Indonesia menyatakan penegakan hukum di Indonesia buruk. Temuan itu seyogianya menjadi lampu kuning bagi pemerintah.

Survei LSI: Mayoritas Publik Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Buruk

SURVEI terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas publik menilai kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi buruk atau sangat buruk.

API Minta Pemerintah Tindak Tegas Importir Baju Bekas Ilegal

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana menegaskan saat ini tidak ada penindakan hukum terhadap importir ilegal, tetapi penindakan hukum justru diberikan kepada pedagang kecil.

Anak Gus Dur Nilai Penegakan Hukum Periode Kedua Jokowi Buruk

ANAK ketiga Presiden ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Anita Wahid, menilai penegakan hukum di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk.

15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika

SEBANYAK 15 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan sikap atas perilaku presiden dan para pejabat negara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anies Janji Tak Akan biarkan Pemerkosa Melenggang Tanpa Dihukum

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum. 

Maraknya Perusakan APK Dinilai Buntut Ketidaknetralan

SEJUMLAH alat peraga kampanye pasangan calon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD disebut sering hilang atau rusak.

Perludem: Bawaslu belum Maksimal Tindak Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Perludem) menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga masa kampanye saat ini masih belum maksimal menyikapi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.

70 Kasus Pencurian Sawit di Simalungun Diselesaikan dengan Restorative Justice

UNTUK pertama kalinya dalam sejarah sebanyak 70 perkara diselesaikan dengan restorative justice secara massal di wilayah hukum Polres Simalungun, Sumatra Utara.

Imam Masykur Tewas di Tangan Paspamres, Jokowi: Hormati Proses Hukum

 Jokowi menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi anggota atau personil TNI.

DPR Desak Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Bisnis Judi Slot

Penertiban judi slot harus membidik semua pihak yang terlibat, mulai dari operator hingga pihak yang mempromosikan agar ditangkap.

Mencari Nakhoda Baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

PENCARIAN nakhoda baru untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan segera dimulai.

Gen Z tidak Puas dengan Penegakan Hukum di Indonesia

Gen Z adalah generasi yang paling banyak diharapkan menyuarakan isu terkait penegakan hukum. Terlebih generasi itu merupakan bonus demografi Indonesia.

Lemahnya KPK Bidik Kasus Besar Sudah Diprediksi

Kelemahan yang dialami oleh KPK, lanjut Hamzah, juga karena komitmen penegakan hukum yang masih rendah dari penyelenggara negara

Kerja Sama Hukum di Lingkungan Hidup Diperkuat. Ada Apa?

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), memperkuat kerja sama bidang hukum. Ada apa?

Gakkum KLHK Tindak Pengelola Industri Kayu Tanpa Izin di Sulawesi Barat

KLHK Wilayah Sulawesi merampungkan berkas perkara LS (62) tersangka kasus industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa izin di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar.

Perusahaan Ambil Air Tanpa Izin Dapat Diproses Hukum 

Perusahaan yang tidak bisa menunjukkan izin pengambilan air, maka aparat penegak hukum harus segera memproses kasus tersebut.

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting