Korlantas Polri Sebut Istilah ODOL dalam Penegakan Hukum Kurang Tepat

KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut istilah populer Over Dimensi Over Load (ODOL) dalam penegakan hukum kurang tepat. Maka itu, ia meminta evaluasi kembali dari sisi ketepatan bahasa dan pemahaman teknis.

"Istilah ODOL selama ini digunakan secara luas, namun kurang tepat secara teknis maupun yuridis. Over Dimensi dan Over Load adalah dua aspek hukum berbeda yang tidak selalu terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan istilah yang lebih akurat, seperti kejahatan lalu lintas Over dimensi dan/atau kelebihan muatan atau overload merupakan pelanggaran," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (14/5).

Istilah Tepat?

Menurutnya, alasan ketidaktepatan istilah ODOL adalah menggabungkan dua aspek hukum yang berbeda, yakni kelebihan dimensi dan muatan. Selain itu, ODOL tidak dikenal dalam peraturan perundangan.

Baca juga : Truk Odol Leluasa Beroperasi, Korlantas Polri Tegaskan akan Gelar Penindakan 

"Undang-undang maupun peraturan teknis tidak menyebut istilah "ODOL", melainkan mengatur batas ukuran dimensi dan muatan," terang jenderal polisi bintang dua itu.

Miskonsepsi?

Agus mengatakan bila masih menggunakan ODOL, berpotensi menimbulkan miskonsepsi atau kesalahan pemahaman. Ia meyakini masyarakat bisa salah memahami bahwa pelanggaran hanya terjadi jika kedua unsur (dimensi dan muatan) dilanggar sekaligus.

"Dan juga kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Istilah ini menggunakan bahasa asing secara informal dalam konteks hukum nasional," katanya.

Baca juga : Bhikku Sri Subhapanno Minta Pemimpin Bijaksana Urus Negara dan Adil dalam Penegakan Hukum

Di samping itu, Agus menegaskan Korlantas Polri komitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lalu lintas over dimensi dan muatan kendaraan atau kelebihan muatan/tonase (over load). 

Kunci Keberhasilan?

Namun, ia menyebut kunci keberhasilan penegakan hukum tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah dalam pengawasan kendaraan barang / kendaraan logistik.

"Mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha transportasi untuk memahami dan menaati batas dimensi serta muatan sesuai regulasi yang berlaku. Mari kita bersama-sama mendukung kendaraan yang berkeselamatan dan infrastruktur yang berkeselamatan. Gunakan istilah yang tepat, pahami regulasi, dan hindari pelanggaran lalu lintas," pungkasnya.

Baca juga : Libur Panjang, Korlantas Polri Tinjau Kesiapan Pengamanan Arus Lalu Lintas

Sebelumnya, Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).

Ujung Tombak?

Adapun tim ini akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Agus memastikan tidak akan menoleransi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur.

"Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Mei 2025. (Yon/P-3)