Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
UNJUK rasa penolakan para sopir truk angkutan barang terhadap pelaksanaan Undang-undangan No 22 Lalulintas dan Angkutan Jalan terkait zero Over Dimensi dan Overload (ODOL) di berbagai daerah di Jawa Tengah kembali berlanjut Senin (23/6).
Aksi unjuk rasa yang akan berlangsung sejak Senin (23/6) pagi tersebut, diperkirakan akan menimbulkan kelumpuhan angkutan barang serta kemacetan di sejumlah daerah, sehingga dikhawatirkan akan semakin melambungkan harga kebutuhan pokok.
Di Blora Paguyuban Sopir Blora Mustika telah mengirimkan surat pemberitahuan ke kepolisian setempat, rencana unjuk rasa penolakan ODOL di Lapangan Kridosono Blora yang diikuti sekitar 500 sopir. Demikian juga di Kota Semarang ribuan sopir akan bergerak menggelar aksi unjukrasa di DPRD, Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Tidak hanya itu sopir truk di sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Semarang, Salatiga, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Rembang dan Grobogan juga berencana menggelar unjuk rasa serupa di daerah masing-masing. "Kami akan bergerak besok pagi," ujar Mohammad, seorang sopir di Kabupaten Magelang.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Paguyuban Pengemudi Alas Roban (PAPAR) Turmudi. Dia mengatakan aksi unjukrasa para sopir truk terhadap ODOL masih akan berlangsung hingga tuntutan diterima. Karena jika hanya sopir yang diminta untuk membatasi muatan, sementara perusahaan tidak diimbau yang sama itu menunjukkan ketidakadilan.
Demikian juga Mufid, seorang sopir di Kota Salatiga bahkan menurut rencana para sopir di daerah ini akan menggelar aksi unjukrasa terhadap pelaksanaan ODOL. Dia mengakui bahwa aturan tersebut cukup bagus untuk keselamatan, namun pembatasan ODOL ini akan menyulitkan para sopir di jalan dan pengguna angkutan barang itu sendiri.
"Jika truk muatan barang seperti sayuran, material bangunan atau lainnya disesuaikan tonasenya, sudah dipastikan harga barang tidak menutupi ongkos angkutan sehingga harga-harga dipastikan naik dan dampaknya kepada warga," ujar Nur Kamis, seorang sopir di Semarang.
LAKUKAN KOORDINASI
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara terpisah menanggapi aksi sopir terhadap ODOL mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kepolisian daerah (Polda) Jawa Tengah, berkaitan dengan kebijakan ODOL tersebut. “ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Ahmad Luthfi sosialisasi kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan, agar dalam praktiknya benar-benar berjalan dengan baik untuk wilayah Jawa Tengah. “Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan dan kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” tambahnya. (E-2)
KEMACETAN terjadi di sepanjang Jalan Majapahit, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (19/6). Kondisi tersebut disebabkan oleh aksi ratusan sopir truk yang melakukan mogok.
Solusi kendaraan ODOL itu harus berangkat dari road map yang jelas.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi seperti ETLE, CCTV, dan sistem pengawasan terpadu di lapangan.
Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).
Faizal menyebut sejatinya penindakan terhadap truk yang membawa muatan yang melebihi batas ukuran dan/atau berat telah dilakukan dan diproses secara pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved