Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap menipu dan menggondol uang rakyat.
"Saya lihat banyak sekali mereka-mereka yang dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong. Bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara pengukuhan hakim pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Kamis (12/6).
Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia akan semakin kuat dengan dukungan lembaga yudikatif dan penegak hukum yang solid.
"Tapi jangan khawatir. Dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja, kita akan tertibkan negara ini," lanjutnya.
Menurut Prabowo, kunci keberhasilan Indonesia terletak pada penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Ia pun kembali mengingatkan bahwa tak akan ragu menindak siapapun yang melanggar hukum.
"Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan masih enggak mempan. Tapi sebentar lagi, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum," terangnya.
(Bob/P-3)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved