Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap menipu dan menggondol uang rakyat.
"Saya lihat banyak sekali mereka-mereka yang dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong. Bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara pengukuhan hakim pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Kamis (12/6).
Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia akan semakin kuat dengan dukungan lembaga yudikatif dan penegak hukum yang solid.
"Tapi jangan khawatir. Dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja, kita akan tertibkan negara ini," lanjutnya.
Menurut Prabowo, kunci keberhasilan Indonesia terletak pada penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Ia pun kembali mengingatkan bahwa tak akan ragu menindak siapapun yang melanggar hukum.
"Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan masih enggak mempan. Tapi sebentar lagi, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum," terangnya.
(Bob/P-3)
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved