Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap menipu dan menggondol uang rakyat.
"Saya lihat banyak sekali mereka-mereka yang dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong. Bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara pengukuhan hakim pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Kamis (12/6).
Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia akan semakin kuat dengan dukungan lembaga yudikatif dan penegak hukum yang solid.
"Tapi jangan khawatir. Dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja, kita akan tertibkan negara ini," lanjutnya.
Menurut Prabowo, kunci keberhasilan Indonesia terletak pada penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Ia pun kembali mengingatkan bahwa tak akan ragu menindak siapapun yang melanggar hukum.
"Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan masih enggak mempan. Tapi sebentar lagi, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum," terangnya.
(Bob/P-3)
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved