Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap menipu dan menggondol uang rakyat.
"Saya lihat banyak sekali mereka-mereka yang dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara, bohong. Bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat, menganggap seenaknya," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara pengukuhan hakim pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Kamis (12/6).
Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia akan semakin kuat dengan dukungan lembaga yudikatif dan penegak hukum yang solid.
"Tapi jangan khawatir. Dengan yudikatif yang kuat, dengan penegak hukum yang kuat, saya percaya polisi akan bekerja sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja, kita akan tertibkan negara ini," lanjutnya.
Menurut Prabowo, kunci keberhasilan Indonesia terletak pada penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Ia pun kembali mengingatkan bahwa tak akan ragu menindak siapapun yang melanggar hukum.
"Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan masih enggak mempan. Tapi sebentar lagi, dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum," terangnya.
(Bob/P-3)
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved