Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

Penyidikan Belum Rampung, KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo Terkait Kasus Pemerasan

KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.

KPK Geledah Rumah Pejabat Bea Cukai dan Kantor PT Blueray Terkait Dugaan Suap Importasi

Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.

Amien Sunaryadi: Pemidanaan Korupsi Tanpa Mens Rea Berisiko Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.

OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, DPR: Pajak dan Bea Cukai Masih Jadi Lahan Korupsi

Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.

Mahfud MD Ungkap Sejarah Polri Dipisahkan dari Kementerian Hankam

Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.

KPK Panggil Eks Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Dugaan Gratifikasi Rumah Jabatan Legislator

Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.

OTT Pajak di Kalsel, KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin sebagai Tersangka

Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.

OTT Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang Terkait Pengurusan Importasi Barang

Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.

2 Mobil Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi Disita KPK dan Dibawa ke Jakarta

Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H

KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin Terkait Dugaan Rasuah Restitusi Pajak

OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.

OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Dalami Dugaan Suap Terkait Barang Impor

KPK menyebut rasuah ini berkaitan dengan importasi yang dilakukan pihak swasta. Sebagian pihak tengah dimintai keterangan di Gedung Merah Putih.

OTT di Bea Cukai, KPK Cek Barang Masuk yang Jadi Objek Rasuah


Pengecekan itu diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan dan pendalaman kasus. Gerak cepat KPK juga penting untuk memastikan kondisi barang tidak diubah.

Prabowo Bertemu Tokoh Nasional, Mensesneg: Diskusi Tentang Kepemliuan

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional untuk berdialog soal kepemiluan, penegakan hukum, dan program pemerintah.

Pakar: Penegakan Hukum Tidak Boleh Mengarah pada Kriminalisasi

Aparat penegak hukum harus memastikan setiap proses berjalan secara objektif, proporsional, dan berbasis pada kepastian hukum, agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Kritik Penerapan Hukum, Komisi III DPR: Jangan Asal Tetapkan Tersangka!

Kunci utama penegakan hukum yang maksimal terletak pada keharmonisan dan koordinasi solid antarinstansi.

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto

KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra

Debat Sengit Sekretaris DHS Kristi Noem dan Jake Tapper Soal Keadilan Hukum di Era Trump

Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.

Penyelamatan Uang Rp6,6 Triliun oleh Satgas PKH Paling Banyak Ditonton di TikTok

Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.

Lansia Ditahan karena Mencuri Burung, DPR: Ironi Penegakan Hukum

Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.

Menhut: Penegakan Hukum Kehutanan Dijalankan Progresif 

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia